REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan nasib guru honorer.
Pasalnya, saat ini penghasilan mereka perbulannya dinilai sangat tidak manusiawi. "Secara nasional jumlah guru PNS kurang, sehingga di lapangan banyak mengangkat honorer," ujar Ketua PGRI Kota Sukabumi Dudung Koswara kepada wartawan di sela-sela peringatan hari guru nasional di GOR Merdeka Rabu (25/11).
Ironisnya, gaji yang mereka peroleh tidak manusiawi karena hanya Rp 200 ribu per bulan. Padahal kata Dudung, mereka adalah para guru yang telah mengabdi pada bidang pendidikan. Oleh karena itu PGRI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib guru honorer.
Misalnya dengan memberikan kemudahan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Terutama, dilakukan kepada guru honorer yang mengabdi sudah lama dan berusia di atas 40 tahun. Selain itu pengangkatan juga dilakukan terhadap guru honorer yang berprestasi dan memberikan kontribusi positif terhadap dunia pendidikan.
Informasi yang diperolehnya kata Dudung, pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi tentang nasib guru honorer. Harapannya, para guru honorer tersebut dapat diperhatikan dengan baik.
Dudung mengatakan, para guru honorer siap diangkat lebih dahulu menjadi PNS meskipun pembayaran gajinya dilakukan pada waktu berikutnya. Kebijakan ini perlu dilakukan untuk menegaskan status kepegawaian para guru honorer.
Perhatian pada semua guru ini lanjut Dudung, sejalan dengan tema hari guru nasional (HGN) 2015 ini yakni soliditas dan solidaritas semua guru. Hal ini dilakukan untuk menyatukan semua guru baik PNS maupun swasta.
Di sisi lain, dalam momen hari guru tersebut diwarnai pemberian bunga dari pelajar SMA kepada para guru yang hadir dalam acara hari guru nasional. Hal ini sebagai bentuk rasa hormat dan penghargaan para siswa terhadap para guru yang telah membimbing mereka dalam dunia pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
