Jumat , 20 Nov 2015, 10:24 WIB

Gubernur NTT Koordinasi Perizinan Pengiriman Sapi

Red: Taufik Rachman
Kapal Ternak Camara Nusantara 1
Kapal Ternak Camara Nusantara 1

REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG -- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya akan berkoordinasi dengan bupati-bupati yang daerahnya menjadi penghasil sapi untuk mempermudah izin mengirimkan ternak dari Kupang ke Jakarta.

"Nanti pihak provinsi akan berkoordinasi dengan pemda setempat, karena ini merupakan peluang bagus untuk peternak sapi kita agar bisa mengirimkan ke Jakarta dengan lancar dan kerja sama NTT dengan provinsi lainnya dalam bidang ternak juga akan menjadi maksimal," katanya kepada wartawan di Kupang, Kamis (19/11) malam.

Hal ini disampaikannya karena dalam kunjungan Menteri Pertanian Andy Arman Sulaiman beberapa waktu lalu, Menteri mengharapkan agar tidak terjadi lagi kasus mempersulit izin pengiriman ternak di wilayah NTT, karena dapat merugikan peternak sapi NTT sendiri.

Apalagi, lanjut Gubernur, dalam kunjungan tersebut juga Menteri Pertanian mengatakan bahwa akan meluncurkan 6 kapal khusus tersebut untuk mengangkut ternak, yang bertujuan untuk memperlancar transportasi pengangkut ternak lancar dan mencapai tujuan.

"Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisasi tengkulak yang dapat memeras pengusaha ternak kita dengan cara mereka, kapal tersebut nantinya akan dilepaskan secara resmi pada Satu Desember bulan depan," tuturnya.

Lebih lanjut Gubernur Frans mengatakan, proses kurangnya perizinan dari kabupaten penghasil ternak itu nantinya akan langsung dipantau oleh pihak Kementerian Pertanian.
"Pak Menteri juga nantinya akan terus berkoordinasi dengan kita agar proses ijin ekspor sapi yang selalu lama dan sulit, akan lebih dipermudah lagi agar cepat," ujar Frans.

Sementara itu terkait bibit unggul yang akan didatangkan dari Australia, Frans mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dengan beberapa daerah agar bibit ternak tersebut di bagi di daerah yang berpotensi.

Frans juga mengatakan, bahwa saat ini NTT mendapakan bibit ternak kurang lebih mencapai 200 persen dan ini menurut Frans merupakan suatu kebanggaan bagi provinsi kepulauan itu karena berbagai perhatian diberikan oleh pemerintah pusat.

Video

Setjen DPR RI Komit Berdayakan Perempuan