Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Komisi II: Tolak Investasi Rusia di Kalteng Jika Merugikan Negara

Sabtu 14 Nov 2015 11:16 WIB

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Winda Destiana Putri

DPR

DPR

Foto: Tahta Aidilla/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Hamka, meminta pemerintah pusat agar berhati-hati dalam melaksanakan proyek yang hanya makin mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar daerah semakin lebar.

Salah satunya Rusia, yang  berencana membangun sejumlah proyek di Kaltim degan nilai investasi sekitar Rp 70 triliun, yang ternyata tujuan utamanya mengincar batu bara Kalteng di wilayah Barut dan Mura, hanya saja, akses ke wilayah tersebut melalui jalur kereta api dari Kutai Barat sampai Balikpapan di wilayah Kaltim.

''Proyek-proyek mereka di Balikpapan proyek industri hilir. Sepertinya Kalteng gigit jari seperti saat kejayaan hutan. Statemen Rusia incar batu bara Kalteng dari Gubernur Kaltim, sangat miris mendengarnya. Jangan atas namakan kepentingan nasional, itu hanya segelintir kepentingan elit penguasa dan pengusaha yg sangat kapitalis,'' kata Rahmat, Sabtu (14/11).

Menurutnya, kepentingan Nasional harus memperhatikan juga kepentingan daerah secara adil. Jangan mengulangi lag kesalahan pemerintah masa lalu.

Apalagi, Kalteng sudah merasakan  bagaimana sakitnya ketika hutan di eksploitasi tapi tidak ada manfaat yang ditinggalkan untuk kalteng saat ini.

''Jangan sampai batu bara dan SDA lainnya yang akan dieksploitasi saat ini, akan menjadi cerita yang sama dan bahkan akan semakin menambah keterpurukan masyarakat daerah Kalteng,'' ujarnya.

Rahmat meminta kepada presiden, agar mengkaji ulang rencana yang akan dilakukan dalam rangka realisasi investasi dari rusia. Kalau hanya rel KA yang akan dibangun kembali di Kaltim untuk mengeruk batu bara dan SDA Kalteng lainnya, maka, jangan berharap itu bisa terjadi.

''Jangan dikira gubernur teras narang sudah tidak menjabat lagi, kemudian berharap gubernur terpilih akan sepakat. Kami ingatkan penolakan itu bukan karena keinginan pribadi pak teras, tp beliau ingin menjaga kepentingan daerah yang lebih besar,'' jelas dia.

Sehingga, Rahmat menuturkan, siapapun gubernurnya, jangan berharpa kalau cara perlakuan pusat seperti ini, masyarakat akan tetap berontak. Kepada gubernur Kaltim, ia menyatakan jangan menari-nari diatas penderitaan masyarakat Kalteng.

Jika hal tersebut sampai terjadi dan pemerintah pusat tidak peduli, masyarakat Kalteng bisa bergerak dengan cara mereka sendiri. Masyarakat Kalteng sudah cukup sabar selama ini atas perlakuan pusat tentang hal apapun. Tapi kalau kali ini, lanjutnya, rel KA kalteng untuk kemajuan Kalteng tidak jadi, bahkan kemudian yang terjadi rel KA Kaltim yang dibangun, apalagi dengan maksud untuk mengeruk batu bara dari Kalteng, maka segenap rakyat kalteng akan bergerak.

''Negara sudah tidak peduli lagi, buat apa lagi kita bernegara,''

Salah satu proyek Rusia, rel KA dari Kutawaringin Barat ke Balikpapan sejauh 114 km. Rencananya, Jokowi meresmikan sejumlah proyek di Kaltim tanggal 18 November, di antaranya proyek yang didanai Rusia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler