REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) meminta pemerintah bersikap adil dalam memperlakukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini berkaitan dengan penonaktifan beberapa PTS oleh Kemenristekdikti yang dianggap abal-abal.

Ketua APTISI Pusat Edy Suandi Hamid menyatakan mayoritas PTS yang dinonaktifkan saat ini didominasi alasan rasio pengajar dan mahasiswa yang tidak ideal. Semestinya satu dosen tak boleh mengajar lebih dari 100 mahasiswa. Dari fakta yang  didapatkannya, ternyata banyak juga PTN yang melanggar rasio ideal.

Dia mencontohkan jurusan D3 Akuntasi IPB rasionya satu banding 389,5. Begitu pula jurusan jurusan S2 administrasi publik Undip yang rasionya satu banding 222. Menurut dia, Harusnya, kata dia, Kemenristekdikti juga bertindak pada PTN yang ada. Yakni mereka juga turut dinonaktifkan seperti pada PTS yang melanggar rasio ideal. Namun dalam kenyataannya faktanya tidak seperti itu.

"Jadi jangan PTS saja yang dikerasin. Tapi ketika PTN tidak diapa-apakan," kata dia.

Edy menegaskan pihak APTISI mendukung 100 persen apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yakni jika memang ada PTS yang tergolong abal abal silahkan untuk ditertibkan. "Namun tindakan ini mesti dilakukan secara adil. Misalnya jika ada PTN yang melanggar aturan mestinya juga turut ditertibkan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika