REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkembangan keilmuan seiring dengan ragam permasalahan sosial menciptakan studi multidisiplin. Ironisnya, keberadaan studi dengan kekhasan ragam keilmuan ini masih dipandang sebelah mata.
“Pendidikan tidak hanya terbatas untuk mendapatkan gelar, tapi juga mengaplikasikan ilmu ke dalam berbagai subyek keilmuan, sebagai problem solving, mampu merespon problem sosial dan memberikan informasi solusi yang tepat pada masyarakat,” tegas United Nation Resident Coordinator/UNDP Resident Representative Ambassador Douglas Broderick dalam kuliah umum bertajuk The United Nations and Multidiciplinary Approaches: Education and Sustainable Development for All di kampus UI Salemba, Kamis (15/10).
Broderick melihat ilmu-ilmu multidisipliner termasuk dalam kategori keilmuan yang sempurna untuk menghadapi segala kompleksitas masalah global saat ini.
Selain bersifat fleksibel, diakuinya, studi multidisiplin mampu menjangkau hampir seluruh subyek pengetahuan. Sehingga, kesempatan untuk mendapatkan solusi dari beragam permasalahan sosial lebih efektif.
Pihaknya sendiri merasakan langsung manfaat dari perkembangan ilmu multidisiplin untuk menyosialisasikan serta menerapkan target program Millenium Development Goal’s (MDG’s).
UNDP, menurutnya, menjalin kerjasama dengan 93 negara yang fokus menerapkan pendekatan multikultural dan multidimensi untuk beragam pembaharuan dalam pembangunannya.
Secara spesifik, Broderick melihat pendekatan multidisiplin bisa diterapkan di Indonesia ke dalam permasalahan perubahan iklim, ketenagakerjaan,ekonomi kreatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, edukasi, media sosial platform hingga negoisasi antarinstitusi.
Menanggapi optimisme UNDP terhadap urgensi studi multidisiplin dalam pembangunan, guru besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menegaskan bahwa ilmu multidisipliner sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan negara.
“Karakter studi-studi multidisipliner adalah komprehensif, holistik, sangat terbuka pada perkembangan terakhir dari teori dan metodologi ilmu-ilmu lain, dan besar kemungkinan melahirkan hibrida ilmu-ilmu baru,” tegas Ketua Program Pascasarjana UI ini.
Di sisi lain, Sulistyowati mengkritisi sikap pemerintah yang seakan-akan masih melihat tingkat studi multidisiplin di bawah keilmuan monodisiplin. Akibatnya, beberapa peraturan di sektor penelitian maupun pendidikan tidak mendukung praktisi maupun peneliti multidisipliner agar lebih berkembang.
“Para peneliti, profesor, maupun dosen yang berkecimpung di berbagai bidang multidisiplin menemui kendala di birokrasi pengajaran maupun penelitian,” tegas Sulistyowati.
Ia mencontohkn, Program Pascasarjana UI dengan studi multidisiplin memiliki ribuan mahasiswa tersebar di 11 program studi magister dengan sekitar 250 pengajar, yakni dosen berbagai disiplin ilmu.
Program doktor pada dua program studi dihapus tahun 2003 dengan alasan tak ada jenjang S1-nya karena pohon ilmunya dipertanyakan.
Anggapan klasik tentang pohon ilmu yang dituntut pada penekun studi multidisiplin, dinilainya, tidak lagi relevan.
“Masalah kekinian harus dijawab dengan teori dan metodologi baru yang tak dapat ditampung dalam ilmu-ilmu monodisiplin,” katanya.
Maka, perjuangan penekun multidisiplin di UI dilanjutkan untuk mendapat status resmi sebagai Sekolah Pascasarjana UI dengan ilmu-ilmu multidisiplin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika