REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) menilai banyaknya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dinonaktifkan karena pengawasan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) juga kurang baik.

Ketua Aptisi Edy Suandi Hamid berpendapat, 243 PTS yang non-aktif merupakan angka sangat besar. Menurut dia, hal ini tidak hanya karena pengawasan yang kurang baik. Namun, masalah pemberian izin pendirian PTS juga tidak beres.

“Oleh karena itu jangan salahkan PTS-PTSnya juga,” kata Edy kepada Republika.co.id, Senin (12/10).

Selain itu, Edy menerangkan, pemerintah juga perlu menjelaskan kepada publik berapa kampus abal-abal. Mereka juga harus mengungkapkan PTS-PTS mana yang tidak aktif sama sekali. Pemerintah juga perlu mengatakan kampus-kampus yang rasionya tidak sesuai dengan ketentuan.

Kemudian, Edy menyatakan, pemerintah juga perlu melakukan pembinaan yang lebih baik. Dalam hal ini, laporan kampus-kampus yang belum memenuhi standar harus dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan juga dari pemerintah.  

Terkait pembinaan ini, Edy menganggap ini bukan menjadi tugas pemerintah maupunn Kopertis saja. Ia mengaku bahwa kemampuan pemerintah dalam mengawasi PTS-PTS yang jumlah banyaknya itu terbatas.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah meminta PT yang besar untuk ikut mendampingi PTS-PTS yang kecil “Atau yang belum memenuhi standar,” terang dia.

Sehingga, tambah dia, tugas mencerdaskan bangsa dengan memperbaiki PTS menjadi tugas bersama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika