REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG -- Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo mengatakan kurang lebih 30 sekolah di Kabupaten Kupang mulai dari SD sampai SMA bangunannya masih darurat.
"Artinya ada 30 sekolah yang masih beratapkan lontar, berdindingkan bambu, serta berlantaikan tanah," katanya kepada Antara saat bersama-sama Komunitas 1.000 Guru Kupang memberikan kelas inspirasi di SDN Amsila, Desa Nuanu Kecamatan Fatuleu, kabupaten Kupang, Minggu.
Ia menjelaskan, banyaknya sekolah di Kabupaten Kupang yang bangunannya masih darurat tersebut bukan karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setempat.
Namun, hal tersebut dikarenakan sejumlah sekolah tersebut masih berstatus baru akibat adanya keinginan kuat dari orang tua di daerah pedalaman atau terpencil agar anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan.
"Sekolah-sekolah yang baru tersebut usianya rata-rata tiga sampai lima tahun. Dan itu yang ada di Kupang, belum di daerah-daerah lainnya," ujarnya.
Ada beberapa sekolah di kabupaten Kupang yang diusulkan untuk segera diperbaiki. Salah satunya adalah sekolah SDN Amsila yang menjadi pusat dari kegiatan komunitas 1.000 guru Kupang.
"Kalau untuk SDN Amsila kita sudah usulkan dan sudah ada pembicaraan dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk segera diperbaiki, dan pada pertengahan tahun 2016 dipastikan akan direnovasi," ujar Winston.
Sementara itu, terkait guru-guru di SDN Amsila yang masih berstatus pengawai honor dan hanya mendapatkan gaji Rp78 ribu perbulan, ia mengatakan untuk tingkat provinsi pihaknya sudah berupaya agar turut melibatkan APBD provinsi untuk membantu gaji guru yang tidak layak.
"Kita lagi usahakan agar guru-guru yang mau mengabdi untuk sekolah bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 1,5 per bulannya," tuturnya.
Walaupun tidak terlalu mencukupi kebutuhan hidup guru-guru Komite, tetapi menurut Winston setidaknya sudah bisa menambahkan dan membantu.
Ia mengatakan, pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengangkat guru-guru honor, namun sampai saat ini belum terwujud.
"Kita masih menunggu realisasinya, sebab dana yang besar bagi guru-guru kita tersebut, masih berada di pusat," tuturnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
