REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono menyatakan, masih banyak persoalan yang dihadapi demokrasi Indonesia. Menurut dia, contoh yang paling nyata, dan ada di depan mata adalah sistem pilkada dan politik uang.
Sampai hari ini, kata Bambang, Indonesia masih menghadapi fenomena aneh dalam pelaksanaan demokrasi. Mengenai pilkada misalnya, para politisi pernah berdebat mengenai bagaimana sistem pilkada cocok. Perdebatan ini dimulai DPR yang memutuskan pilkada melalui pemilihan di DPRD.
Kalau dari aturan yang dirumuskan di dalam UUD, apa yang diputuskan DPR itu benar. Tapi, kemudian timbul perdebatan di masyarakat yang akhirnya presiden mengeluarkan Perppu, dengan mengembalikan ke pilkada langsung.
"Jadi, timbul pertanyaan di masyarakat sebenarnya apa yang dikehendaki oleh UUD kita," kata Bambang, ketika berbicara di depan Seminar Nasional di Hotel Aria Barito, Kota Banjarmasin, Jumat (9/10).
Ia menambahkan, kalau dua-duanya di dalam praktik demokrasi sangat diametral, secara konstitusional dianggap benar. Jadi, menurut Bambang, demokrasi tidak bisa dikaji secara cerah dan terang, apabila tidak menggunakan pendekatan sosial budaya.
Begitu pula demokrasi dalam konteks yang marak terjadi saat ini, dan tak pernah terdengar ada upaya mengatasinya, yaitu money politic. "Tak ada seorang pun di antara kita mengatakan bahwa money politic itu tak sesuai dengan Pancasila," ujar Bambang dalam seminar nasional yang juga dihadiri anggota MPR RI Al Muzamil Yusuf ( Fraksi PKS), Sodik Mudjahid (Fraksi Partai Gerindra), dan Okky Asokawati (Fraksi PPP).
Jadi persoalan untuk mengatasi money politic ini, kata dia, tidak cukup dengan mengandalkan demokrasi yang dibangun melalui sistem, melalui peraturan, tapi demokrasi juga harus dibangun melalui kesadaran sosial budaya.
"Hari ini momen sangat penting bagi kita membahasnya dalam seminar nasional di Banjarmasin ini," ungkap Bambang.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Perencanaan Univ. Lambung Mangkurat Yudi Firmanul Arifin, menyatakan, seminar nasional diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat ini memang antara lain menyoroti soal pilkada.
Karena itu, Yudi berharap, implementasi Pancasila dalam bidang seni dan budaya perlu direvitalisasi. "Sehingga, seminar ini sangat relevan, karena MPR punya kewajiban untuk menciptakan suasana demokrasi, terutama di Kalimantan Selatan," ucap dia.
Seminar bertema 'Konsep dan Implementais Sistem demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial dan Budaya' ini diikuti oleh 300 peserta dari sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
