REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Disparitas pembangunan menjadi salah satu tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Anggota Kelompok DPD Aceh di MPR, Gazali Abbas mengatakan pemerintah harus adil dalam memandang mengenai pembangunan. Ia mencontohkan Indonesia bagian timur masih serba kekurangan.

Ditegaskan oleh Gazali Abbas, pemerintah pusat jangan menunggu pemerintah di daerah meminta bantuan namun pemerintah pusat harus peka terhadap kebutuhan dan pembangunan di daerah yang tertinggal. "Yang diperlukan di daerah tertinggal, itu yang dibangun," ujarnya, saat mengisi training of trainer, Sabtu (3/10).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan sebaiknya bukan atas kehendak pemerintah pusat namun inisiatif dari pemerintah daerah. Pemerintah harus objektif, misalnya dalam pembangunan wilayah kepulauan maka pemerintah harus membangun sarana perhubungan laut sehingga transportasi lancar. Bila di Jawa dibangun jalan-jalan yang bagus maka di daerah kepulauan harus dibangun pelabuhan-pelabuhan yang bagus. "Ini instrumentasi pemersatu bangsa," ujarnya.

Ditambahkan, pemerintah pusat harus memberi subsidi lebih kepada daerah minus. Dalam memberi subsidi jangan disamaratakan antara maju dan makmur diberi subsidi yang sama dengan daerah minus. Dia juga mengingatkan agar pemerintah pusat jangan banyak mengeluarkan regulasi yang menyulitkan pada daerah sebab masing-masing daerah memiliki sumber daya manusia yang tak sama.

"Kalau membuat aturan harus dibahas dengan pemerintah daerah," ujarnya.