REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat konsolidasi anggota DPD RI Provinsi Banten dengan pemangku kepentingan di Banten. Salah satu hal yang menjadi pembahasan dalam rapat yang dibuka oleh Ketua DPD RI Irman Gusman itu adalah mengenai laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

"Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) Banten terlalu besar," ucap Irman Gusman dalam sambutanya saat membuka Rapat Konsolidasi bertema Perwujudan Aspirasi Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah di Hotel Novotel Tangerang pada Selasa (29/9).

Tak heran, lanjut Senator dari Sumatera Barat itu, laporan keuangan Banten memperoleh opini Tanpa Memberikan Pendapat (TMP). "Oleh karena itu, kami mendorong agar Banten dapat mengindari Silpa yang terlalu besar. Hal itu dapat diantisipasi dengan melakukan penyerapan anggaran yang optimal," ujar dia.

Opini TMP atau disclaimer itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemprov Banten berdasar hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan periode 2013 dan 2014. Menurutnya, salah satu dasar opini disclaimer BPK adalah karena adanya Silpa yang besar.

Irman juga berharap agar Pemprov Banten dapat meningkatkan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)serta pembenahan laporan keuangan. Seluruh rangkaian pembenahan administrasi itu, lanjutnya, perlu dilakukan demi terwujudnya transparan, akuntabel serta tata kelola yang baik atau good governance.

"Sehingga, pada laporan keuangan 2015 dapat mendapat opini yang lebih baik dari BPK," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika