REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi di daerah, tahun, depan, pemerintah berencana untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap, langkah itu juga diiringi dengan langkah strategis lainya.
Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan, selama ini, selain terkendala tingginya suku bunga KUR, pengusaha kecil di daerah juga mengalami beberapa kendala saat akan mengajukan permohonan pinjaman modal melalui perbankan.
"Syarat KUR harus dipermudah," ujarnya, Rabu (9/9).
Karena, lanjut Senator dari Sumatera Utara itu, sulitnya syarat KUR merupakan salah satu kendala yang kerap mengganjal pengusaha kecil di daerah. Terutama, syarat KUR yang berkaitan dengan kewajiban menyerahkan agunan pinjaman. Parlindungan berharap, sebaiknya agunan atau jaminan dalam pinjaman dapat dihapuskan. "Tidak semua pengusaha kecil memiliki agunan yang setara dengan kebutuhan pinjaman modal yang dibutuhkan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah," ucap dia.
Jika syarat agunan dihapuskan, maka, menurutnya, cita-cita untuk menggairahkan pertumbuhan perekonomian di daerah dapat terealisasi dengan optimal. Asalkan, lanjut Parlindungan, pemerintah juga secara aktif melakukan pelatihan dan pengawaaan yang intensif untuk memastikan bahwa usaha masyarakat di daerah dapat berjalan dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
