REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- DPD RI menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 belum berpihak kepada daerah. Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, memang pada RAPBN 2016 terdapat peningkatan untuk anggaran daerah, namun kenaikan itu belum mencerminkan bahwa pemerintah berpihak pada daerah.

"Porsi untuk pusat tetap jauh lebih besar dibanding porsi untuk daerah," ucapnya saat membuka Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah di Banjarbaru, Rabu (9/9).

Dari total APBN sebesar Rp 2100 triliun, belanja pusat adalah sebesar Rp 780,4 triliun dan dikelola oleh 34 Kementerian atau dikelola 1 juta aparatur pusat. Sedangkan belanja daerah hanya Rp 782,2 triliun yang didistribusikan dari Sabang hingga Merauke dan dikelola oleh 3 juta aparatur daerah.

"Ini belum proprosional. Politik anggaran yang diterapkan belum berpihak ke daerah," kata Senator dari Provinsi DIY tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika