REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Rakyat Marhaen Syamsul Hilal menyebutkan, sebagian besar lahan-lahan di Indonesia dimiliki oleh pemilik modal. Akibatnya, rakyat hanya menjadi buruh dan pekerja terutama di bidang pertanian.

''Penguasaan lahan berdasarkan BPN, sebanyak 52 persen sudah dikuasai pemilik modal,'' kata Syamsul, saat melakukan audiensi dengan ketua MPR RI Zulkifli Hasan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9).

Dampaknya, kata dia, terjadi kesenjangan dan ketidakadilan yang luar biasa. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakdaulatan pangan.

''Oleh karena itu kami meminta MPR untuk meninjau UU, sehingga dapat mengembalikan lahan untuk kemakmuran bangsa, bukan hanya pemilik modal,'' ujarnya.

Ia mencontohkan, di Sumatera Utara, sebelum refomasi terdapat konflik sebanyak 200 kasus. Saat ini, ada hampir 800 kasus konflik terutama di perkebunan.

Sementara, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, membenarkan mayoritas lahan-lahan di Indonesia tidak dimiliki rakyat. Sebagian besar konflik tersebut terjadi di Riau, Kalimantan, dan Jambi. ''Rakyat nggak ada yang punya kebun, tapi pengusaha punya 1 juta Ha. Itu tidak adil,'' kata Zulkifli.

Oleh karena itu, ia mengakui reformasi agraria penting dan perlu dijadikan prioritas. Sebab, yang mengusai perkebunan saat ini 99 persen adalah pengusaha. Bahkan, lanjut dia, rakyat yang memiliki lahan tidak sampai satu persen.

Ia juga membenarkan ada sekitar 700 -800 konflik agraria di Indonesia. Namun, ia mengakui tidak mudah menyelesaikan konflik sebanyak itu. ''Satu saja lama, apalagi banyak seperti itu. Kalau bisa UU agraria ditinjau kembali,'' kata dia.