REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo. Hal itu terkait alokasi transfer ke daerah yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016 beserta nota keuangannya.

“Janji Presiden yang berencana untuk memperbesar alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar merupakan sebuah kebijakan yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah. Usaha ini tentu saja sejalan tujuan DPD RI dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah," ungkap Farouk Muhammad di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada (14/8).

Dalam kesempatan itu pemerintah mengaku akan meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari anggaran kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup, lalu melakukan reformulasi serta penguatan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan pendanaan pembangunan masyarakat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana insentif daerah.

Tetapi, Senator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga memberikan catatan terkait perkembangan ekonomi nasional. Kondisi ekonomi yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir, seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk menunjukan keseriusan kerja pemerintahannya kepada masyarakat. "Hingga saat ini, pemerintah belum bisa memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Dalam pidato kenegaraan tersebut, lanjutnya, Presiden juga tidak menunjukkan concern yang dalam terhadap kondisi ekonomi saat ini. Sehingga pesan kepada publik, bahwa pemerintah serius dalam menyelesaikan persoalan ekonomi belum tersampaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika