Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Pemerintah Tegaskan Kaltim Miliki 10 Persen Saham di Blok Mahakam

Jumat 03 Jul 2015 20:00 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Muhammad Hafil

 ?Menteri ESDM Sudirman Said memberikan keterangan pers terkait pengelolaan blok Mahakam di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/6).  (Republika/Agung Supriyanto)

?Menteri ESDM Sudirman Said memberikan keterangan pers terkait pengelolaan blok Mahakam di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/6). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengisyaratkan bahwa Pemprov Kalimantan Timur akan memiliki 10 persen saham di Blok Mahakam.  Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, saham Blok Mahakam sendiri akan segera dimiliki oleh Pertamina seluruhnya seiring dengan habisnya kontrak antara pemerintah dengan Total dan Inpex.

Sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola Blok Mahakam, Pertamina diizinkan melakukan share down atau menjual sebagian sahamnya pada pihak lain. Pertamina, Sudirman menjelaskan, memutuskan untuk menjual sahamnya kepada eksisting operator.

Seperti diketahui, Pertamina akan memegang 70 persen saham, sementara Total dan Inpex diberikan 30 persen saham. Tentang berapa nilai share down itu, kata Sudirman, akan tergantung pada hasil valuasi.

Kemudian, saham itu juga akan diberikan Pertamina pada pemerintah daerah. Sesuai aturan Kementerian ESDM, bagian untuk daerah ditetapkan maksimal 10 persen. "Pemerintah ingin apa yang diberikan ke Pemda itu menghasilkan manfaat real bagi masyarakat," kata Sudirman dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (3/7).

Menurutnya, pembagian saham Blok Mahakam ini telah final. Meski demikian, Sudirman tetap harus melaporkan hal ini pada Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Sementara itu, Presiden Jokowi melalui juru bicaranya, Teten Masduki, menginstruksikan menteri ESDM dan lembaga terkait dengan Blok Mahakam untuk segera membahas aspek legal menyangkut draf kontrak baru tersebut. "Proses persiapan alih kelola harus sudah selesai sebelum akhir 2015," kata Teten.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA