JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) belum membahas kemungkinan adanya tawaran kursi kabinet dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, belum ada komunikasi politik dari Istana kepada koalisi penyeimbang tersebut terkait reshuffle.
"Tidak ada tawaran dari Jokowi pada parpol KMP," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7). Hingga saat ini, dia menjelaskan, tidak ada pembahasan soal isu reshuffledi internal KMP, baik dalam rapat terbuka maupun tertutup. Selain itu, dia mengungkapkan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Jokowi, kata dia, berhak mengangkat atau mengajak siapa pun untuk membantunya di pemerintahan.
Jokowi disebut segera mengganti beberapa pembantunya, khususnya untuk bidang ekonomi. Partai pengusung Jokowi, PDIP, pun mengusulkan agar Presiden merangkul nama-nama dari luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk memperkuat suara di parlemen.
Dua partai disebut akan mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Kerja, yakni Demokrat dan PAN. Ditanya soal sikap KMP jika PAN mendapat jatah kursi menteri, Muzani enggan berkomentar. "Kalau tidak ada pembicaraan, bagaimana mau berbicara soal itu," katanya.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais membantah adanya kabar PAN akan masuk dalam pemerintahan. Menurutnya, belum ada pembicaraan soal jatah menteri untuk PAN di internal partai. "Omongannya belum ada, masak kita sudah nyiapin nama, kita 'geer' dong," katanya, kemarin.
Wakil Ketua Komisi I DPR menambahkan, sikap politik PAN membuat isu jatah menteri dikaitkan dengan partai yang lahir pada era reformasi itu. Menurutnya, sikap politik PAN menganut sikap yang baik pada semua pihak. Jadi, PAN bisa diterima baik oleh KIH maupun KMP.
Hanafi menegaskan, reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden. Kalaupun PAN mendapat jatah kursi menteri di kabinet, kewenangan yang memutuskan adalah ketua umum PAN. "Itu kewenangan ketum PAN," kata Hanafi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan membantah kabar yang menyebut pihaknya akan bergabung dalam pemerintahan. Syarief mengatakan, hingga saat ini Demokrat masih berstatus di luar pemerintahan dan belum mengirimkan kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja.
Syarief mengatakan, jika ada tawaran jatah menteri dari pemerintah untuk partainya maka semua keputusan ada pada Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. SBY akan memutuskan apakah akan mengizinkan kader tersebut atau tidak.
Dari kubu KIH, Wakil Sekretaris Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya akan meminta penjelasan Presiden jika perombakan kabinet justru mendepak keluar menteri dari partainya. Johnny menyarankan Presiden untuk mengacu pada hasil kinerja menteri jika ingin membongkar pasang para pembantunya.
Dia meyakinkan, menteri dari partainya punya kinerja yang baik. "Kami (Nasdem) nggak percaya jika menteri dari Nasdem yang dikurangi. Justru harusnya menteri dari Nasdem yang ditambah," kata dia.
Sebenarnya, ungkapan Johnny itu berawal dari pertanyaan tentang bagaimana hubungan Nasdem dengan pemerintah jika Presiden mengurangi jatah menteri dari partai politik (parpol). "Sebenarnya tidak ada masalah. Karena itu memang hak Presiden. Tapi, tentunya kami akan meminta penjelasan. Kenapa yang dari partai politik yang dikurangi," ujar dia. Johnny pun mengatakan, menteri yang harus diganti adalah yang bukan dari partai politik.
rep: Agus Raharjo, Bambang Noroyono ed: A Syalaby Ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
