REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bonus demografi perlu didukung oleh politik anggaran. Ketua Fraksi PAN di MPR M. Ali Taher mengatakan saat ini pemerintah belum memberi hak-hak konstitusional misalnya pekerjaan.

"Apakah pemerintah sudah memberi pekerjaan yang layak pada masyarakat? Apakah negara sudah memberi akses kepada masyarakat untuk membuka usaha?" kata dia.

Menurut Ali bila pemerintah belum bisa memberi lapangan pekerjaan dan akses usaha maka ia harus memberi pendidikan formal dan ketrampilan agar siap pakai dalam dunia kerja. Diakuinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih di bawah. Sebab negara belum berpihak pada rakyat dalam dunia pendidikan maka output lulusannya bekerja pada pekerjaan kasar. Untuk itu dirinya menegaskan politik anggaran pendidikan harus mampu meningkatkan kemampuan.

Negara, kata dia, harus melakukan percepatan dalam meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui balai latihan kerja. Pemerintah harus tahu potensi daerah. Lebih lanjut dikatakan, sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Diakui kedua hal itu masih sangat memprihatinkan untuk itu dirinya menegaskan kembali pentingnya politik anggaran yang bisa meningkatkan pendidika dan kesehatan masyarakat.

Plt Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk (BKKBN) Lalu Makripuddin, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mau melaksanakan program keluarga berencana (KB). Dari program KB yang telah berjalan sejak tahun 1970-an membuat Indonesia sejak tahun 2010 menikmati bonus demografi.

Menurut Lalu, dari sisi demografi, bonus demografi sangat bagus untuk kemaslahatan ummat. "Dalam bonus demografi semakin banyak usia produktif," ujarnya. Meski demikian Lalu menegaskan dalam bonus demografi harus ada lapangan pekerjaan dan perempuan harus masuk pasar kerja.