REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Senator asal DKI Jakarta, Fahira Idris menilai, sejak pertama kali digulirkan, proyek reklamasi Teluk Jakarta memang sudah menuai kontroversi. Mulai dari pelanggaran terhadap UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Peraturan Pemerintah (PP) No 122/2012 tentang Reklamasi Pantai hingga perizinan yang tak lengkap dikantongi pengembang.

Buntutnya, kata dia, dikhawatirkan proyek tersebut akan mengancam keselamatan warga Jakarta. “Sebagai senator Jakarta saya berharap Komisi IV DPR bisa bergerak cepat membentuk Pansus Reklamasi Teluk Jakarta untuk menilai layak tidaknya proyek ini dilanjutkan," ujar Fahira dalam siaran persnya yang diterima Republika Online, Senin (15//6).

Menurut dia, penanganan masalah proyek terseut bukan hanya untuk kepentingan warga Jakarta saja, tetapi juga untuk kepentingan nasional. "Ingat, Laut pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional jadi tidak bisa sembarangan dikelola, apalagi oleh swasta yang tujuannya murni untuk bisnis,” ujar senator yang juga menjabat sebaga Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika