REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Rancangan Undang-Undang (RUU) bahasa daerah ditargetkan kelar tahun 2016. Senator asal Bengkulu Eni Khaerani mengatakan pihaknya sedang menyusun RUU Bahasa Daerah yang menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2016. Tugas Komite di bidang pengajuan RUU adalah mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan materi draft RUU beserta naskah akademiknya.
"RUU ini akan diajukan sebagai usul inisiatif untuk dibahas bersama DPR RI dan Pemerintah. Targetnya selesai tahun 2016," ujar anggota Komite III DPD RI dalam kunjungan kerja (kunker) Komite III DPD RI ke Bengkulu, Senin (15/6).
Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini menambahkan, RUU itu akan mengatur perlindungan bahasa daerah yang menegaskan pelaksanaannya. RUU Bahasa Daerah tersebut urgen dan relevan mengingat 659 bahasa suku bangsa dengan 2.636 variasi dialektal sebagai pembentuk identitas negara Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia merupakan refleksi dan serapan dari berbagai bahasa suku bangsa dan menjadi indentitas negara Republik Indonesia.
Kunker itu di antaranya menemui jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, selain pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu, Universitas Bengkulu, dan Pusat Bahasa Provinsi Bengkulu. Tujuan kunker adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah guna menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI. Untuk RUU yang sama, tim lainnya berkunjung ke sejumlah daerah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Ir H Sudoto MPd, yang menerima delegasi kunker itu, menyatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung RUU usul inisitif Komite III DPD RI tersebut. "Kekayaan tradisi dan budaya akan dapat dilestarikan dan berguna bagi masyarakat selama bahasa daerah masih hidup. Ketika bahasa daerah hidup, maka budaya akan hidup," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
