Rabu, 4 Jumadil Akhir 1441 / 29 Januari 2020

Rabu, 4 Jumadil Akhir 1441 / 29 Januari 2020

JK Ingin Fatwa Ulama Miliki Aspek Toleransi Umat Beragama

Selasa 09 Jun 2015 00:10 WIB

Rep: Hannan Putra/ Red: Indah Wulandari

Gedung MUI

Gedung MUI

Foto: Tahta/Republika

REPUBLIKA.CO.ID,TEGAL -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan fatwa-fatwa para ulama yang dihasilkan hendaknya memiliki aspek toleransi antarumat beragama.

Menurut JK, selama ini umat Islam hidup tentram dan damai karena mengedepankan toleransi yang sangat baik. Hal ini diharapkan bisa terus dijaga dan terus disuburkan dengan fatwa-fatwa hasil ijtima' ulama.

"Toleransi itu kedua belah pihak, tidak satu pihak saja. Tidak ada negara di dunia ini yang memberikan hari libur kepada umatnya yang berjumlah di bawah 1 persen. Sedangkan kita baru saja memberikan hari raya Waisak, padahal penduduk Buddha hanya 0,7 persen," jelas JK dalam acara Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia Ke-5 di Ponpes At Tauhidiyah, Cikura,Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6).

Menurut JK, para ulama harus bisa memberikan pemahaman kebangsaan yang benar kepada umat Islam. Jangan sampai pemahaman Islam yang radikal berkembang dan meracuni umat.

JK mencontohkan negara-negara mayoritas Muslim yang tengah konflik. Ia mengaku sedih dengan pemberitaan tentang Suriah, Irak, Palestina, dan Rohingya. Menurutnya, suatu berkah bagi Indonesia karena tidak pernah terjadi konflik hebat yang demikian.

"Indonesia adalah negara paling damai dari negara-negara itu. Syukuri itu, siapa yang tidak bersyukur akan mendapat laknat. Siapa yang bersyukur akan diberi yang lebih baik lagi. Inilah mengapa kita harus memelihara kebangsaan ini dengan baik," pesannya.

Terkait pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh, JK menegaskan untuk menerima mereka dengan baik. Menurutnya, negeri Indonesia yang damai hendaknya juga bisa menebar kedamaian kepada negeri lain. Apalagi seperti warga Rohingya yang tengah terlibat konflik.

"Ada umat dari Rohingya dengan perahu kecil, akhirnya terdampar di Indonesia. Kita terima, walau banyak negara tidak menerima. Karena kita menganut Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab," jelasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA