REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi di Jabodetabek dan Banten menuntut agar Ujian Nasional (UN) dihapus karena diduga sebagai ladang korupsi.
"Kami meminta agar UN dikaji ulang, bahkan kalau bisa hapus karena tidak cocok lagi sebagai alat evaluasi," ujar Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek dan Banten, Ronny Setiawan di Jakarta, Jumat (8/5).
Saat ini, UN hanya digunakan sebagai bahan pemetaan dan bahan pertimbangan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ia menegaskan UN hanya dijadikan proyek bagi para pejabat di negeri ini.
"Sekian ratus miliar uang dihabiskan untuk UN, yang fungsinya semakin tidak jelas," tambah dia.
Seharusnya dana UN bisa digunakan untuk pemerataan pendidikan di daerah tertinggal. UN 2015 menghabiskan dana sekitar Rp560 miliar. Pelaksanaan UN, sambung dia, juga jauh dari kata jujur. UN dituding malah membuat rusak moral anak bangsa.
"UN bukannya memperbaiki malah menggelincirkan anak bangsa pada perbuatan yang tidak baik," jelas Ronny yang juga Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta itu.
Selain meminta pengkajian ulang UN, para mahasiswa juga meminta Kemdikbud konsisten dalam penerapan kurikulum. Saat ini, kata dia, yang terjadi malah membiarkan kurikulum ganda yakni KTSP dan Kurikulum 2013.
Para mahasiswa juga meminta Kemdikbud mengawal pendidikan karakter yang didengungkan oleh Mendikbud. Saat ini yang terjadi malah pendidikan karakter tidak diterapkan di pemerintahan.
"Seperti Gubernur DKI Jakarta yang sikap dan perkataannya tidak mencerminkan pendidikan karakter. Ini tentu saja berbahaya karena anak kecil dengan mudah meniru tingkah laku pejabat melalu televisi," papar dia.
Gabungan BEM juga meminta Kemdikbud memperluas akses pendidikan pada masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah tertinggal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
