REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap pemerintah pusat memperhatikan pendidikan Diniyah Salafiyah sekaligus memasukkannya ke program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
"Kami harapkan segera ada pengakuan sistem pendidikan pesantren masuk standar pendidikan formal sehingga santri lulusan pesantren bisa disejajarkan dengan pelajar pendidikan formal lainnya," kata Soekarwo usai menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Grahadi Surabaya, Sabtu.
Di wilayahnya, ungkap Soekarwo, saat ini terdapat 900 ribu lebih pelajar pesantren yang tidak diakui pemerintah, bahkan pemerintah pusat memasukkannya sebagai kategori buta huruf.
"Padahal, 900 ribu santri tersebut sejatinya bisa membaca dan menulis, bahkan mayoritas dari mereka juga menguasai bahasa Arab," jelasnya.
Dalam membantu Diniyah Salafiyah, Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu melakukan beberapa program, di antaranya mensertifikasi guru pesantren dengan membantunya bersekolah di perguruan tinggi.
"Sekarang sudah 9.000 guru pesantren yang disekolahkan. Targetnya, kami akan membantu 10 ribu guru pesantren untuk kuliah di perguruan tinggi," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Dalam peringatan Hardiknas tersebut, Gubernur meminta kalangan pendidikan untuk memaknai Hari Pendidikan Nasional sebagai gerakan untuk mengembangkan pendidikan dan kualitas manusia Indonesia yang harus dikerjakan sebagai suatu gerakan masyarakat.
"Semua harus ikut peduli, bahu-membahu untuk memajukan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Meski secara konstitusional, mendidik adalah tanggung jawab Negara, namun secara moral mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
