Tuesday, 19 Zulhijjah 1440 / 20 August 2019

Tuesday, 19 Zulhijjah 1440 / 20 August 2019

Harga BBG Rendah, Swasta Enggan Bangun SPBG

Kamis 19 Mar 2015 18:09 WIB

Rep: c85/ Red: Dwi Murdaningsih

Terbatasnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG): Puluhan Bajaj mengantre di SPBG di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (19/1).(Republika/ Yasin Habibi)

Terbatasnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG): Puluhan Bajaj mengantre di SPBG di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (19/1).(Republika/ Yasin Habibi)

Foto: Republika/ Yasin Habibi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Harga bahan bakar gas (BBG) yang belum mencapai nilai keekonomian mengakibatkan swasta enggan untuk berinvestasi dalam pembangunan stasiun bahan bakar gas (SPBG). Presiden Direktur PT Gagas Energi Indonesia Danny Praditya mengungkapkan, harga jual gas di Jabodetabek saat ini seharga Rp 3.100 lsp (liter setara premium). Angka tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah untuk menjual harga rendah, namun jauh dari harga keekonomiannya, Rp 4.100 hingga Rp 4.200.

Hal inilah, lanjut Danny, yang membuat sepinya minta swasta untuk turut membangun SPBG.

"Seharusnya bukan hanya PGN dan Pertamina saja yang ikut membangun infrastruktur gas. Tidak akan cukup. Kalau pemerintah mau mengundang swasta, maka harga keekonomian harus diperbaiki," jelas Danny, Kamis (19/3).

Terlebih, lanjut Danny, dengan rupiah yang sedang terpuruk semakin mempersulit pengusaha apabila harga keekonomian di kawasan Jabodetabek masih dipertahankan sebesar Rp 3.100.

"Harusnya swasta diberikan alokasi yang sama agar ada equal in field. Ini bagian tugas kita sebagai BUMN tapi tidak menutup kemungkinan swasta untuk ikut serta," ujarnya.

Danny menambahkan, tahun lalu konsumsi gas untuk transportasi sempat meningkat. Namun, menurutnya, dengan harga minyak yang kembali turun maka kembali stagnan. 

"Secara keekonomian memang CNG lebih murah meskipun harga minyak sedang rendah," lanjutnya.

Berbeda dengan di wilayah Jabodetabek, harga gas di wilayah Jawa Timur sudah dijual dengan harga Rp 4.500 lsp. Danny sendiri mengaku hal tersebut bisa saja terjadi, mengingat Permen yang ada hanya mengikat pada wilayah Jabodetabek.

Saat dikonfirmasi, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja Puja mengakui bahwa minta swasta terhitung minim dalam pembangunan infrastruktur gas. Hal ini, karena margin yang didapat swasta sangat kecil. 

Ke depan, Wiratmaja mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan bentuk insentif yang bisa diberikan kepada pihak swasta bila turut membangun infrastruktur gas. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA