Wednesday, 16 Jumadil Akhir 1443 / 19 January 2022

Wednesday, 16 Jumadil Akhir 1443 / 19 January 2022

Pasukan Keamanan Kongo Tangkap Diplomat AS

Selasa 17 Mar 2015 02:30 WIB

Red: Taufik Rachman

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pasukan keamanan di Republik Demokratik Kongo menangkap seorang diplomat Amerika Serikat bersama pegiat pendukung demokrasi, wartawan dan pemusik pada Minggu sesudah jumpa pers di ibukota, Kinshasa, kata juru bicara pemerintah dan saksi.

Acara itu diselenggarakan pegiat dari Kongo, Senegal dan Burkina Faso di pusat kebudayaan serta dihadiri sekitar 20 wartawan dan pengamat, lapor Reuters.

Sekitar selusin tentara, baik berseragam maupun tidak, memasuki ruangan itu saat jumpa pers selesai dan mulai melakukan penangkapan, kata saksi, dengan menambahkan bahwa beberapa peserta diserang saat penggerebekan tersebut.

Prajurit itu juga menangkap orang Prancis pemilik pusat tersebut dan lebih dari selusin pemusik, yang menunggu di luar ruangan itu untuk tampil. Sekitar 40 orang ditahan, kata saksi.

"Ada yang mengatakan itu jumpa pers, pertukaran anggota masyarakat madani Burkinabe dan Senegal dengan mitra Kongo mereka," kata Menteri Penerangan Lambert Mende kepada Reuters.

"Dinas sandi menyatakan kegiatan itu diselenggarakan orang, yang mengaku pelatih pemberontakan," katanya, dengan memastikan penangkapan, termasuk atas diplomat itu.

Kedutaan besar Amerika Serikat di Kinshasa menolak menanggapi tentang peristiwa itu.

Mende membantah bahwa tentara terlibat dalam penggerebekan itu dan mengatakan penahanan tersebut dilakukan polisi. Yang ditangkap dibawa ke sarana penahanan yang dikelola badan sandi dan polisi negara, serta penyelidikan sedang berlangsung, katanya.

Pada petang, keempat wartawan asing dibebaskan. Beberapa wartawan dibebaskan itu mengatakan wartawan Kongo dan diplomat Amerika Serikat termasuk yang masih ditahan.

Presiden Kongo Joseph Kabila secara hukum harus meninggalkan jabatan pada Desember 2016 pada akhir masa bakti terpilih keduanya, tapi pengecamnya menuduhnya berusaha memperpanjang masa jabatannya.

Setidak-tidaknya, 40 orang tewas dalam unjuk rasa keras pada Januari terhadap perubahan undang-undang pemilihan umum negara itu, yang lawan katakan dimaksudkan untuk menunda pemungutan suara.

sumber : antara
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA