REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR RI kembali mengadakan pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk bahas keputusan akhir terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan dikucurkan kepada 35 BUMN, Selasa (10/2).

Sayangnya rapat finalisasi yang seharusnya penuh keterbukaan lantaran menyangkut triliunan uang negara, justru diadakan tertutup. Puluhan awak media yang sudah menunggu sejak siang, terpaksa keluar ruangan.

Ketua Komisi VI Ahmad Hafidz menyatakan di awal rapat bahwa rapat diadakan tertutup atas permintaan mitra kerja dalam hal ini adalah Kementerian BUMN.

"Dan rapat ini, atas permintaan mitra kerja kita karena mengandung unsur unsur kerahasiaan negara dan juga dilindungi oleh undang undang, maka diminta untuk tertutup," demikian pembukaan oleh ketua rapat Ahmad Hafidz.

Rapat ini sendiri akan membahas keputusan final mengenai BUMN mana saja yang dinyatakan berhak untuk menerima setoran PMN dari pemerintah. Meski Badan Anggaran sudah menyetujui bahwa PMN dapat diberikan kepada BUMN namun Komisi VI masih alot membahasnya.

Dari total kucuran PMN sebesar Rp72,9 triliun dalam APBN-P 2015, Rp 48,006 triliun dikucurkan untuk BUMN. Publik sangat menanti kebijakan mengenai PMN ini karena angka PMN yang diajukan oleh Rini adalah yang terbesar selama ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika