Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

APBD Kabupaten Bandung Dievaluasi

Rabu 21 Jan 2015 08:15 WIB

Rep: C80/ Red: Yudha Manggala P Putra

APBD - ilustrasi

APBD - ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -– Pemerintah provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD di tiap –tiap daerah di Jabar, salah satunya adalah kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung berkeyakinan, jika APBD 2015 lebih tetap sasaran serta pro kepentingan publik. Hal tersebut seiring efisiensi anggaran yang dilakukan di beberapa pos.
 
Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira mengatakan, pihaknya telah menerima hasil evaluasi APBD 2015 dari Gubernur Jabar. Gubernur memberikan beberapa catatan evaluasi, seperti pada anggaran yang tinggi dikurangi, dan dialihkan kepada pos anggaran yang lebih prioritas. Salah satunya, pada pengurangan anggaran perjalanan dinas dan rapat di luar.

‘’Hanya minta diperbaiki, kalau yang lainnya yah hanya menyinergikan antara kebijakan rencana pembangunan Pemkab Bandung dengan program prioritas Provinsi Jabar,’’ kata Sofian, Rabu, (21/1).

Rekomendasi lain, kata dia, lebih kepada belanja modal yang langsung bisa dimanfaatkan untuk belanja publik. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian penuh Pemkab Bandung, sebab, hasil evaluasi yang diberikan oleh Gubernur ini merupakan norma yang harus ditaati. Terutama terkait anggaran yang dirasa berlebih, dan harus diturunkan atau dialihkan ke hal yang lebih prioritas.

‘’Hari ini akan didiskusikan kembali dengan DPRD, apa yang telah direkomendasikan gubernur. Ini sangat penting diperhatikan, karena nantinya hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pemeriksaan,’’ ujarnya.
 
Sofian, yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung mengatakan, Mengenai proporsi anggaran, untuk saat ini terbilang cukup berimbang. Seperti pada belanja langsung Rp 1,5 triliun, dan belanja tidak langsung Rp 2,7 triliun (30%). Namun, jumlah ini masih sementara karena masih bisa berubah. Seiring belum ditambahnya belanja langsung dari anggaran provinsi dan pusat.

‘’Ini masih perhitungan sementara. Karena belum disahkan dalam Perda APBD. Jadi proporsinya masih bisa berubah. Tapi intinya belanja tidak langsung ada pengurangan dari sebelumnya. Yah proporsi belanja langsungnya hampir mendekati 50%, Dari total APBD 2015 yang mencapai Rp 4,2 triliun,’’ paparnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA