Minggu, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 Januari 2020

Minggu, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 Januari 2020

Hamdan Zoelva: Jika Perppu Pilkada Diterima, Pelaksanaannya Bermasalah

Rabu 14 Jan 2015 16:18 WIB

Rep: Ira Sasmita/ Red: Erik Purnama Putra

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva (kanan) menyalami hakim konstitusi Suhartoyo.

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva (kanan) menyalami hakim konstitusi Suhartoyo.

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan Peraturan Pemerintah Penggnati Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 sarat dengan masalah. Jika DPR memutuskan langsung menerima dan mengundangkan Perppu tersebut, menurutkan pelaksanaan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota akan bermasalah.

"Jadi Perppu itu cuma dua, diterima atau ditolak. DPR bisa langsung menerima Perppu, tapi dalam pelaksanaannya akan bermasalah," kata Hamdan usai pelantikan Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Hamdan, sebenarnya DPR dan pemerintah bisa berunding terlebih dahulu. Sebelum menerima atau menolak Perppu yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Jika pemerintah dan DPR memang memandang ada beberapa hal yang harus direvisi dari materi perppu, dia menyarankan sebaiknya perppu ditolak. Namun, sebelum diputuskan ditolak, pemerintah sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Tentunya RUU tersebut berisi aturan pelaksanaan pilkada yang sudah disepakati sebelumnya oleh DPR dan pemerintah.

"Di saat pembahasan, ditangguhkan saja penerimaan atau penolakannya. Lalu Perppu ditolak, nanti pemerintah langsung mengajukan RUU di saat itu juga," ungkap mantan politikus PBB tersebut.

Jika DPR tetap memutuskan menerima Perppu Pilkada tersebut, menurut Hamdan, akan sangat riskan ke depannya. Tidak hanya akan mempengaruhi pelaksanaan pilkada. Namun, secara konstitusi materi Perppu rawan digugat ke MK.

"Jalan yang paling baik seperti itu. Daripada mengabulkan Perppu namun nanti satu per satu tercopot di MK," kata Hamdan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA