REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Kementerian Dalam Negeri telah menghapus bantuan sosial dan hibah dalam anggaran tahun 2015. Termasuk di dalamnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ternyata sangat dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota.

"Dana BOS dibutuhkan sekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Mataram, Ruslan Effendi, Senin (12/1).

Ia mengatakan, dana BOS masih dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Kota Mataram agar sekolah lebih berkembang. Jika BOS dihapuskan, ungkapnya,  maka pendidikan tidak akan berjalan secara maksimal. Pasalnya, biaya honor pegawai di SMA dan SMK itu sangat tinggi mencapai Rp 85-91 juta per bulan.

Menurutnya, jika dana BOS dilimpahkan ke APBD maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Pasalnya, kemampuan APBD di daerah khususnya Mataram sangat terbatas.

Namun, Ruslan mengatakan, pihaknya akan mencari peluang dana yang memang diperbolehkan untuk operasional sekolah. Seperti mengaktifkan kembali iuran orang tua atau Komite Sekolah.

Lantaran dana alokasi khusus (DAK) yang ada pun tidak bisa digunakan untuk operasional sekolah. Pasalnya, DAK diperuntukan untuk pembangunan, ruang perpustakaan, kelas baru, ruang laboratorium dan rehabilitasi ruang. Serta, pengadaan buku dan alat peraga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika