Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Menteri ESDM Dukung Setop Impor Ron 88

Selasa 23 Dec 2014 15:33 WIB

Rep: c85/ Red: Mansyur Faqih

Petugas SPBU mengisi pertamax ke tangki sepeda motor (Illustrasi)

Petugas SPBU mengisi pertamax ke tangki sepeda motor (Illustrasi)

Foto: YOGI ARDHI/REPUBLIKA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi tim reformasi tata kelola migas yang diketuai oleh Faisal Basri. Sudirman menyatakan, penutupan keran impor bensin jenis ron 88 akan mempersempit ruang gerak mafia migas.

"Rekomendasinya sejalan dengan tugas tim reformasi karena mempersempit ruang mafia. Kalau kita membeli barang yang market-nya ada brenchmark-nya ada, itu makin bagus, makin kompetitif, semua orang bisa main," jelas Sudirman, Selasa (23/12).

Menurutnya, penghentian impor ron 88 akan mendorong upaya peningkatan pengolahan produksi bensin jenis ron 92.

"Secara mutu dari energi akan menghasilkan mutu yang lebih baik, jadi akan dibicarakan dengan Pertamina dan Pertamina merupakan pihak yang menjadi pelaksana kegiatan dan bukan satu-satunya rekomendasi. Tapi ada hal lain jadi kita tunggu satu-satu," lanjut Sudirman. 

Meski demikian, Sudirman menampik bila penyetopan impor ron 88 lantas berarti premium dilarang beredar di Indonesia. "Belum. Bukan berarti besok dihapuskan," ujar Sudirman. 

Sebelumnya, penghapusan impor ron 88 dinilai merugikan Pertamina. Hal ini lantaran biaya impor ron 92 dinilai lebih mahal dibanding ron 88. 

Untuk itu, Sudirman menambahkan, Pertamina diberikan waktu persiapan selama lima bulan terkait peningkatan kapasitas kilang dalam negeri untuk pengolahan ron 92.

"Pertamina dikasih persiapan teknis supaya gak terganggu suplainya. Tim rekomendasikan lima bulan persiapan. Tapi kami serahkan semuanya pada Pertamina sebagai pihak penyelenggara," ujar Sudirman. 

Terkait dengan opsi subsidi tetap, Sudirman menambahkan, hingga kini pemerintah masih mengkaji opsi mana yang terbaik. "Soal subsidi itu kewenangan menkeu. Kita tugasnya untuk menyediakan BBM bagi masyarakat. Ada hitungannya, lah," jelas Sudirman.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA