Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Kebijakan Poros Maritim Jokowi Masih di Awang-Awang

Kamis 18 Dec 2014 21:26 WIB

Red: Indah Wulandari

   Pembangunan dermaga bongkar muat baru dan kapal ojek ke Pulau Seribu di Pelabuhan ikan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (8/12). (Republika/Raisan Al Farisi)

Pembangunan dermaga bongkar muat baru dan kapal ojek ke Pulau Seribu di Pelabuhan ikan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (8/12). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Arah kebijakan yang mendukung implementasi tol laut atau poros maritim dari pemerintahan Presiden Jokowi masih belum jelas. Pemerintah masih mencari bentuk dan kebijakan guna menyokong hal itu.

"Membangun tol laut itu harus terintegrasi secara keseluruhan. Harus diperhatikan bagaimana cara pemeliharaan setelah pembangunan (infrastruktur),” ulas Ketua Dewan Eksekutif Center for Sustainable Infrastructure Develompent (CSID) Universitas Indonesia Bambang Susantono dalam diskusi Akselerasi Pembangunan sebagai Negara Maritim, Kamis (18/12).

Setidaknya, kata Bambang, ada tiga hal utama untuk mendukung terciptanya tol laut atau poros maritim. Yaitu, policy coordinator, kerangka atau regulasi penunjang dan mekanisme di lapangan.

“Pembangunan harus dilakukan secara insentif secara berbarengan sehingga ada arus pertukaran barang antar daerah yang bermuara pada berkurangnya disparitas harga," jelasnya.

Mantan Wakil Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu II itu menuturkan, membangun tol laut maka harus dibarengi dengan pembangunan sentra industri di wilayah tersebut. Misalnya, jika ingin membangun pelabuhan di Sorong maka harus dibangun pula sektor industrinya.

"Apa yang sudah ada ditingkatkan. Dan yang belum ada harus dibangun. Jadi harus dilakukan secara bersamaan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CSID, Mohammed Ali Berawi menambahkan, pihaknya ingin membantu pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan negara maritim.

"Kami mengembangkan riset yang berkelanjutan dan jangka panjang. Mulai dari transportasi baik darat dan laut serta riset-riset yang renewable. Termasuk soal konsep negara maritim," kata Ali.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo S menuturkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor kemaritiman saat ini masih kurang. Pasalnya, keamanan di laut belum terjamin.

"Selain itu, dalam subsidi bahan bakar minyak juga di sektor laut tidak dapat. Padahal, transportasi laut adalah transportasi super massal dan memberikan dampak ekonomi luar biasa,” ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA