Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Penghargaan Terakhir KPU Untuk 157 Pejuang Demokrasi

Rabu 17 Dec 2014 20:22 WIB

Red: Erik Purnama Putra

poin poin kesepakatn kpu dan bawaslu

poin poin kesepakatn kpu dan bawaslu

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ira Sasmita

Hingar bingar pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 telah berakhir. Anggota legislatif telah dilatik. Indonesia juga telah dipimpin presiden dan wakil presiden baru.

Hasil pileg dan pilpres tersebut diramu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui tahapan yang tidak singkat. Menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Dan melibatkan puluh ribuan penyelenggara yang bertugas dari pusat hingga tempat pemungutan suara (TPS).

Di balik kesuksesan penyelanggaraan pesta demokrasi tersebut terdapat banyak cerita. Mulai dari ruminya mendata calon pemilih, sulitnya mengantar logistik hingga ke pedalaman, dan riuhnya pemungutan suara di TPS.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, jika dikumpulkan kisah yang paling panjang mungkin akan didapat dari rangkaian proses penghitungan suara. Mulai dari TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dilanjutkan ke tingkat desa oleh Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan.

Diteruskan rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Sebelum akhirnya berujung di KPU pusat, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat. Rangkaian panjang penghitungan dan rekapitulasi itu, kata Husni, tidak hanya menghabiskan waktu dan energi para penyelenggara. Jalan panjang demokrasi ternyata juga mengorbankan jiwa para penyelenggara.

KPU mencatat Endang S, PPS di Desa Manonjaua Tasikmalaya, Syafardi Yonoki sebagai PPK di Kota Solok, Nurul Achsan PPS Bongkot, Jombang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

"Sebanyak 157 penyelenggara pemilu meninggal dunia selama pileg dan pilpres. Ada PPS, KPPS, PPK, staf KPU kabupaten/Kota dan staf KPU provinsi," kata Husni, Rabu (17/12).

Hampir semua dari pejuang demokrasi tersebut menutup usia saat menjalankan tugas. Setelah pemungutan suara pileg  Yusuf Ibrahim myang enjalankan tugas sebagai PPS di Kelurahan Reo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia. Diduga Yusuf mengalami kelelahan melakukan penghitungan perolehan suara.

Kejadian yang sama juga dialami Nusirwan. Anggota KPPS di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Ketika Nusirwan dan anggota KPPS Padang Harapan lainnya baru usai menghitung perolehan suara DPR dan DPD-RI dan selanjutanya istirahat sebentar untuk makan malam dan menghilangkan rasa penat bekerja dari pagi sampai malam.Saat sedang makan tiba-tiba Nusirwan terjatuh dari tempat duduknya.

KPPS, PPS, dan PPK bekerja mengejar tenggat waktu yang sudah diatur dalam peraturan KPU. Dengan beban kerja yang tidak ringan, mereka diberikan gaji yang nominalnya tidak besar. Bahkan jauh lebih rendah dibanding honor saat pilkada.

Untuk Ketua PPS, KPU memberikan honor di tingkat desa adalah Rp 500 ribu dan anggotanya Rp 450 ribu. Begitu juga untuk PPK, KPU menggajinya Rp 1,25 juta untuk ketua dan Rp 1 juta untuk anggotanya. Pada pilkada, gaji untuk kedua penyelenggara ini lebih besar sekitar 20-30 persen.

Mereka yang menutup usia saat bertugas, menurut Husni laik disebut sebagai pejuang demokrasi. Bisa dikatakan beban kerja tidak sebanding dengan honor yang didapatkan.

Sebagai bentuk apresiasi terakhir, KPU memberikan penghargaan  terhadap 157 penyelenggara pemilu yang telah meninggal tersebut. Dalam rangka evaluasi penyelenggaran pemilu 2014, KPU memberikan penghargaan bagi penyelenggara pemilu dan pihak lainnya yang berprestasi  menyukseskan pileg dan pilpres.

Pada acara yang digelar di Hall Convention Ecopark Ancol itu, Husni membacakan 157 nama pejuang demokrasi tersebut. Secara simbolis piagam penghargaan diberikan kepada KPU kabupaten/kota dan provinsi yang menaungi 157 penyelenggara tersebut saat bertugas.

KPU Award 2014 juga memberikan penghargaan bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota dengan beberapa kategori. Penghargaan bagi KPU dengan 'Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu' diberikan kepada KPU Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, KPU Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Pare-Pare.

Kategori 'Pemilu Akses' diberikan kepada KPU Provinsi DIY, Sulawesi selatan, Jawa Barat, KPU Kota Yogyakarta, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Pare-Pare.

KPU memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, NTB, Bengkulu, KPU Kota Kotamobagu, KPU Kabupaten Majene dan Indragiri Hulu untuk kategori 'Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas'. Untuk kategori "Iklan Layanan Masyarakat" penghargaan diberikan kepada KPU Provinsi Bengkulu, DIY, Gorontalo, KPU Kota Bireun, Kabupaten Gorontalo, dan Sukamara.

Penyelenggara yang mampu menyajikan Daftar Pemilih Berkualitas juga diberikan penghargaan. Mereka adalah KPU Gorontalo, Bali, Sulawesi Tenggara, KPU Kabupaten Jembaran, Sambas, dan Pandeglang. Untuk kategori "Transformasi Informasi Pemilu" penghargaan diberikan kepada KPU Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, KPU Kota Bogor, Kota Denpasar, dan Kabupaten Mandailing Natal.

KPU juga memberikan penghargaan kepada 16 mitra strategis pemilu. Antara lain Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kementerian Agama Kabupaten Majene, Radio Republik Indonesia (RRI), Ramlan Surbakti, hingga advokat Adnan Buyung Nasution.

Piagam penghargaan juga diberikan bagi 26 mitra kerja KPU. Seperti Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Penghargaan khusus diberikan KPU kepada tokohyang dianggap berjasa dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Penghargaan sebagai Lifetime Achievement diberikan kepada Muhammad Hatta dan BJ Habibie.

Penghargaan bagi KPU daerah dilakukan melalui proses penilaian oleh tim penilai. Tim ini terdiri atas anggota KPU, praktisi, ahli pemilu, hingga jurnalis. Sembilan orang tim penilai tersebut adalah Endang Sulastri, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU Arief Budiman. Kemudian Manajer Program Pusat Pemilihan Umum Penyandang Cacat (PPUA PENCA) Heppy Sebayang, peneliti politik LIPI Siti Zuhro, Koordinator Nasional JPPR M Afiffudin, dan jurnalis senior Harian Republika, Harun Husein. n Ira Sasmita

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA