JAKARTA — Indonesia masuk kategori negara dengan iklim wirausaha paling rendah di dunia berdasarkan The Ernest and Young G20 Entrepreneurship Barometer 2013. Pengembangan wirausaha yang masih dilakukan secara parsial dinilai membuat Indonesia masuk daftar tersebut.
Indonesia masuk kategori tersebut berdasarkan penilaian terhadap akses pembiayaan, budaya kewirausahaan, pajak dan regulasi, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan koordinasi. Indonesia berada dalam kategori terburuk bersama Argentina, India, Italia, dan Turki.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata lima persen ternyata belum diimbangi dengan tumbuhnya wirausaha. Populasi wirausaha baru mencapai 1,65 persen dari jumlah penduduk.
"Di Indonesia kita masih kurang 0,35 persen lagi jumlah wirausahanya," ujar Halim, akhir pekan lalu.
Jumlah wirausaha di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah mencapai di atas empat persen. Padahal, negara akan maju jika memiliki minimum dua persen wirausaha dari total penduduknya. Menurut The Global Entrepreneurship & Development Index, dalam hal kesehatan ekosistem kewirausahaan, Indonesia juga masih menempati peringkat ke-68 dari 121 negara di dunia.
Halim mengatakan, banyak pekerjaan rumah untuk menambal utang populasi wirausaha sebesar 0,35 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 840 ribu jumlah penduduk. Ia mengakui gerakan kewirausahaan nasional sudah dicanangkan bersama 13 kementerian pada 2011. Namun, Indonesia dinilai masih perlu kerja lebih keras lagi untuk mencetak wirausaha.
Menurutnya, upaya pengembangan wirausaha di Indonesia masih berupa program yang dilakukan secara parsial oleh berbagai lembaga. Sehingga, dampak yang ditimbulkan belum optimal dan berkesinambungan, termasuk dengan melibatkan perguruan tinggi.
Halim mengatakan, setidaknya ada delapan area penting dalam membangun ekosistem wirausaha. Area tersebut, yakni finansial, dukungan bisnis, kebijakan, pasar, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, riset dan pengembangan, serta budaya wirausaha. Pengembangan pada area finansial, kebijakan, dan pasar merupakan tanggung jawab lembaga keuangan dan pihak pemerintah. Selain itu, pengembangan pada area SDM, infrastruktur, riset dan pengembangan, serta budaya kewirausahaan merupakan tanggung jawab universitas, lembaga penelitian, dan organisasi sosial.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Intitut Pertanian Bogor (IPB) Yusman Saukat menilai bahwa usaha menciptakan wirausaha melalui perguruan tinggi perlu terus didorong. Wirausaha di Indonesia dinilai juga perlu ditantang untuk menciptakan nilai tambah.
"Anak muda Indonesia perlu terus dilatih untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya berbasis alam menuju sumber daya berbasis teknologi atau pengolahan," katanya.
Ia menilai, banyak pengusaha Indonesia yang sekadar berjualan, namun belum memasukkan inovasi pada usahanya. Contohnya, ketika negara lain mulai mengolah produk hilir minyak kelapa sawit (CPO), pengembangan produk hilir di Indonesia belum begitu masif. Indonesia masih banyak menjual produk-produk mentah.
"Kurang mau melakukan terobosan baru yang memang mengandung risiko. Meski sudah menjadi entrepreneur, mental penguasahanya kurang bagus juga," ujarnya. rep: dwi murdaningsih ed: nur aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
