REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendekatan terhadap masyarakat di perbatasan harus diubah. Sebagai "halaman muka" Indonesia, sudah selaiknya wilayah perbatasan tertata dengan baik.
Hal ini penting untuk menekan keinginan masyarakat perbatasan pindah kewarganegaraan ke negara tetangga. Seperti kabar yang menyebutkan ada 10 desa di Kalimantan Timur yang warganya ingin bergabung dengan Malaysia dan tiga desa di perbatasan Kalimantan Utara yang diklaim masuk wilayah Malaysia.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris menuturkan, hal tersebut sudah sering terjadi. Infrastrukur yang serba minim, membuat warga di perbatasan tergiur untuk pindah kewarganegaraan agar bisa hidup lebih baik.
Untuk itu ia meminta Presiden Joko Widodo fokus menyelesaikan ketimpangan pembangunan di kawasaan perbatasan, dengan mengubah dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan.
"Jadikan perbatasan sebagai pusat-pusat ekonomi baru yang artinya infrastruktur harus segera dibangun," kata Fahira.
Ketidakberpihakan pembangunan mengakibatkan hampir semua kawasan perbatasan menjadi daerah tertinggal. Mayoritas masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan.
Akibatnya ada keinginan sebagian warga untuk berganti kewarganegaraan menjadi warga Malaysia. "Ini bentuk kegagalan pembangunan nasional," kata Fahira.
Isu warga perbatasan ingin bergabung dengan negara tetangga akan terus muncul selama pemerintah mengabaikan nasib mereka. Fahira memaklumi jika ada warga perbatasan yang ingin berpindah warga negara karena ingin mendapat kehidupan yang laik.
Ia bisa membayangkan bagaimana masyarakat perbatasan harus hidup di kawasan yang terisolasi, jalan sulit dilalui, pasokan listrik minim, jaringan telekomunikasi nyaris tidak ada, irigasi seadanya, lahan pertanian terbatas, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar yang jaraknya jauh.
Sementara di seberangnya (Malaysia) mereka melihat kondisi yang sebaliknya. "Jadi jangan bicara nasionalisme jika hak warga perbatasan diabaikan," ungkap Fahira.
Sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, ia mendorong DPD membentuk tim khusus untuk mengawasi kinerja pemerintah di kawasan perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
