JAKARTA -- Sehari setelah pengumuman nama kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) langsung menggelar sidang kabinet pertamanya, di Kantor Kepresidenan, Senin (27/10). Jokowi mengundang seluruh 34 menterinya untuk menyamakan visi misi lima tahun ke depan.
Presiden mengawali sidang dengan meminta seluruh menteri untuk langsung bekerja. "Kita harapkan para menteri bisa langsung kerja dan tancap gas," ujar Jokowi di hadapan para menteri, Senin (27/10).
Mantan wali kota Solo itu menegaskan, tujuan pemerintah ke depan adalah mencapai visi, misi, serta prioritas program yang telah ditetapkan. Para menteri harus menghentikan ego antarsektor dan bekerja seusai dengan arahan Presiden. Setiap sumbatan yang telah teridentifikasi perlu segera disingkirkan. "Kita harus memulai tradisi baru yang disebut kerja lintas sektor, karena siapa pun tak bisa kerja sendiri," ujar Jokowi.
Bagi menteri yang kementeriannya mengalami penggabungan atau pemisahan, Jokowi menginstruksikan untuk menggunakan unit organisasi yang sudah ada. Adapun bagi kementerian baru seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jokowi meminta menteri terkait untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Sekertaris Negara dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.
Sidang kabinet dimulai pukul 14.00 WIB dan berlangsung hingga 15.40 WIB. Rapat dilakukan secara tertutup, meski wartawan diperbolehkan untuk mendengar sambutan awal Jokowi. Sebelum sidang, Presiden terlebih dahulu melantik anggota kabinet di Istana Negara pada pukul 11.45 WIB. Presiden Jokowi juga mengambil sumpah dua wakil menteri, yakni Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menjelaskan, dalam rapat Jokowi mengarahkan fokus pembangunan ke depan pada maritim, pangan, dan energi. Pemerintah juga menargetkan pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan sejumlah pelabuhan sampai penyediaan listrik sebesar 25 ribu megawatt.
Kunci untuk membangun infrastruktur tersebut, kata Rudi, adalah percepatan perizinan. Karenanya, Presiden Jokowi meminta agar birokrasi yang menyulitkan segera dipangkas. "Dalam konteks kebijakan percepatan menteri-menteri diminta oleh Bapak Presiden untuk segera mempersiapkan program-program percepatan yang berkaitan dengan perizinan," ujarnya.
Khusus untuk pembangunan infastruktur 25 ribu megawatt, lanjut Rudi, anggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kementerian terkait juga sudah menghitung berapa banyak batu bara dan gas yang dibutuhkan untuk menghasilkan 25 ribu megawatt.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, akan mengikuti arahan Presiden untuk mempercepat perizinan dan mempermudah birokrasi dalam sektor investasi. "Prioritasnya adalah apa yang perlu segera dilakukan, kita kerjakan. Kita akan melaksanakan visi dan misi Presiden, bekerja cepat supaya proaktif, agar perizinan itu jangan berlarut-larut dan investasi tidak terhambat," kata Sofyan.
Sofyan mengatakan, masalah perizinan itu juga meliputi kemudahan untuk melakukan ekspor bagi industri kecil dan transparans agar segalanya dapat lebih kompetitif. "Selama ini mengapa lambat, karena ada regulasi yang tumpang tindih," ujarnya.
Menteri ESDM Sudirman Said juga menjanjikan percepatan proses perizinan yang selama ini menghambat peningkatan investasi, baik energi maupun pertambangan. Dalam jumpa pers pertamanya di Kantor Kementerian ESDM, kemarin, Sudirman mengatakan, pemerintah akan membangun one stop service untuk perizinan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, akan membangun pelabuhan-pelabuhan baru sesuai konsentrasi Presiden. Selain itu, Kementerian BUMN akan fokus untuk meningkatkan peranan transportasi publik seperi KAI dan moda transportasi lainnya.
Ekonom UI Muslimin Anwar mengatakan, para menteri ekonomi harus segera berkoordinasi dan tancap gas merumuskan dan mengimplementasikan berbagai respons kebijakan. "Khususnya terkait peningkatan daya saing ekspor manufaktur, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan permbangunan berwawasan maritim."
n c85/c88/risky jaramaya/antara rep: satya festiani, halimatus sa'diyah ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
