JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengisyaratkan mundur dari bursa pencalonan menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Padahal, sebelumnya nama Muhaimin selalu disebut akan mengisi salah satu pos menteri Kabinet Trisakti. "Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB karena memang lebih baik tidak merangkap dengan jabatan menteri. Mohon dukungan," demikian pernyataan Muhaimin lewat akun Twitter-nya, Selasa (21/10).

Mantan sekretaris jenderal DPP PKB Imam Nahrawi mengaku terkejut dengan kicauan Muhaimin di Twitter itu. "Saya kaget. Tidak mengira," kata Imam kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/10). Imam memastikan akun Twitter @MuhaiminIskndr adalah akun resmi milik Cak Imin, sapaan Muhaimin.

Imam membantah keinginan Cak Imin fokus mengurus partai ketimbang menjadi menteri karena Jokowi tidak mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Ia menegaskan, Cak Imin murni ingin membesarkan PKB. "Tidak ada faktor laporan KPK dan PPATK," ujar Imam menegaskan.

KPK sendiri telah mengembalikan 43 nama yang sebelumnya diserahkan Jokowi-JK untuk ditelusuri rekam jejaknya. Dari 43 nama calon menteri itu, ada beberapa nama calon menteri yang diberikan catatan khusus oleh KPK. "Memang ada dari nama-nama itu yang kemudian diberi catatan-catatan khusus oleh pimpinan KPK," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP, Selasa (21/10).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membenarkan adanya tanda-tanda khusus yang diberikan KPK atas daftar calon menterinya. Namun, JK menegaskan, akan tetap mengedepankan asas praduga tak berasalah. "Ada juga warna kuning muda, itu berarti ada aduan masyarakat. Kalau merah baru (coret daftar menteri)."

Koordinator Badan Pekerja ICW meminta Jokowi dan JK menunda pengumuman nama-nama menteri Kabinet Trisakti. Alasannya, KPK telah mengindikasikan adanya sejumlah nama calon menteri yang bermasalah dan berpotensi terkait kasus korupsi. ICW juga meminta Jokowi-JK melakukan proses rekrutmen secara terbuka.

Jokowi menegaskan, ia telah mengevaluasi para kandididat menteri setelah mendapat rekomendasi dari KPK dan PPATK. Karenanya, dia tidak akan mengulur-ulur waktu pengumuman struktur dan nama-nama menteri kabinetnya. "Kita kan sudah masukkan ke PPATK dan KPK. Masih kurang apa?" kata Jokowi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Achmad Basarah mengatakan, pengumuman menteri kabinet Jokowi-JK akan dilakukan pada Rabu (22/10). Namun, dia tidak menyebut di mana pengumuman akan dilakukan. "Besok (hari ini) rencananya hari Rabu," kata Basarah.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengharapkan Jokowi tidak terburu-buru mengumumkan kabinetnya. Menurut Arie, Jokowi tidak perlu gegabah karena harus mendengarkan suara rakyat. "Kalo menteri bermasalah harus ganti, Jokowi tidak akan mengambil risiko, kalaupun ambil risiko memaksakan mengambil stok yang ada, tetapi tidak direkomendasikan KPK, itu tidak sesuai dengan suara rakyat," ujar Arie.

Namun, pengamat politik LIPI Syamsudin Haris berpendapat, ketidakpastian kapan diumumkannya kabinet Jokowi-JK justru berpengaruh terhadap pasar. Syamsudin menilai, pengumunan susunan kabinet Jokowi-JK akan lebih baik jika segera diumumkan. "Publik juga menunggu. Bisa berpengaruh terhadap melemahnya rupiah dan harga saham." n c62/c01/c15 rep: muhammad akbar wijaya, halimatus sa'diyah ed: andri saubani

Ikuti Whatsapp Channel Republika