Peternakan memiliki peranan sangat penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional. Kegiatan pembangunan subsektor peternakan mempunyai arti penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama di perdesaan.
Peternakan mampu mengambil peran dalam penyerapan lapangan pekerjaan di perdesaan. Selain itu, peternakan juga mampu menyediakan pangan hewani untuk meningkatkan gizi masyarakat maupun untuk kebutuhan bahan baku industri. Atas dasar itulah pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong dan meningkatkan pembangunan peternakan.
Salah satu bidang pembangunan peternakan yang beberapa tahun terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah peningkatan kualitas perbibitan. Menteri Pertanian Suswono mengatakan, peningkatan kualitas bibit ternak dilakukan dengan cara pemberian sertifikat sesuai standar SNI. Sertifikasi bibit ternak akan menjamin kualitas bibit sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
"Undang-undang itu mewajibkan setiap bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak yang memuat silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu," kata Suswono pada acara peluncuran sapi brahman sembawa di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa, Sumatra Selatan, Selasa (14/10).
Suswono melanjutkan, penyediaan bibit yang berkualitas adalah salah satu upaya untuk terus membangun sektor peternakan agar bergerak ke arah yang lebih baik. Selama ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan usaha peternakan, seperti penguatan kelompok pembibitan, peningkatan produksi pakan ternak dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pengawasan peredaran mutu pakan, serta penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana peternakan.
Menurut Suswono, bibit merupakan suatu parameter penting keberhasilan produksi ternak. Artinya, dalam suatu kegiatan budidaya ternak dapat dilihat dari mutu bibit yang digunakan. Apabila bibit yang digunakan memiliki mutu yang baik, maka hal itu dapat menjamin keberhasilan budidaya ternak tersebut. Budidaya yang baik tentu akan menambah populasi ternak yang muaranya adalah ketahanan pangan. "Logikanya kan jelas, apabila populasi ternak banyak, maka bisa memenuhi kebutuhan nasional. Makanya, bibitnya juga harus unggul agar produksinya tidak mandul," kata Mentan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro menambahkan, untuk mendapatkan bibit bermutu diperlukan penemuan plasma nutfah unggul yang dilakukan melalui penerapan teknologi inseminasi buatan (IB) dan melestarikan rumpun atau galur ternak yang jelas.
Terkait IB, kata Syukur, teknologi tersebut sudah sangat berkembang di Indonesia dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak. "Terutama peternak sapi," kata Syukur.
Saat ini, Syukur melanjutkan, Indonesia sudah swasembada semen beku yang telah dicanangkan sejak 26 September 2012. Bahkan, sejak 2013, Indonesia melalui Balai Inseminasi Buatan (BIB) Nasional telah mampu mengekspor semen beku sapi perah, brahman, simental, dan limousin ke Myanmar, Kamboja, Republik Kyrgistan, Kazakhstan, Afghanistan, dan Malaysia.
Mengenai perbibitan, pada 2013 Indonesia telah mencapai swasembada bull (pejantan sapi). Produksi bull dilakukan oleh UPT Perbibitan, antara lain Balai Embrio Ternak Cipelang, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Sembawa, Bali, Aceh, dan Padang Mengatas. Menurut Syukur, setiap bull bisa menghasilkan 20 ribu straw semen beku per ekor per tahun dengan kemampuan produksi selama lima tahun. "Total bull yang ada di BIB dan BIBD kini sebanyak 565 ekor," katanya.
Direktur Perbibitan Ternak pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Abu Bakar menyatakan, pembibitan sapi potong merupakan sumber utama bagi usaha penggemukan sapi potong di Indonesia. Walaupun ada sebagian kecil yang berasal dari impor, kata dia, secara umum kebutuhan konsumsi daging sapi nasional sangat tergantung pada usaha pembibitan yang dikelola oleh peternakan rakyat.
Menurut Abu Bakar, pengembangan usaha hulu (pembibitan) di dalam negeri sangatlah diperlukan. Tingginya permintaan bibit merupakan peluang besar untuk pengembangan agrobisnis pembibitan sapi potong. Karena itu, pemerintah telah memfasilitasi aspek permodalan kepada kelompok-kelompok tani ternak untuk melakukan pembibitan sapi.
Fasilitasi modal melibatkan perbankan yang menyediakan skim kredit sebagai bank pelaksana dari program pemerintah pusat, seperti Kredit Usaha Pembibitan Sapi Potong (KUPS) dengan suku bunga bersubsidi, yakni beban pelaku usaha hanya lima persen per tahun. Sasaran KUPS adalah pelaku usaha pembibitan sapi yang meliputi perusahaan peternakan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak. "Plafon maksimal untuk pelaku usaha sapi potong mencapai Rp 65 miliar," katanya.
Di samping itu, upaya-upaya pemerintah dalam penyediaan bibit di masyarakat di antaranya melalui kegiatan dukungan pembibitan di kawasan, perwilayahan sumber bibit, insentif betina bunting, pembibitan sapi potong di tiga pulau (Pulau Sapudi di Jawa Timur, Pulau Raya di Aceh, dan Pulau Nusa Penida di Bali) dan di lima kabupaten (Kabupaten Siak, Lampung Selatan, Kebumen, Barru, dan Barito Kuala), serta uji performa di 15 provinsi.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediana menyatakan, salah satu masalah penting terkait perbibitan adalah belum adanya perusahaan swasta atau perusahaan negara yang bergerak di bidang pembibitan sapi potong. "Alasannya karena usaha ini dinilai kurang menguntungkan," kata Teguh.
Menurut Teguh, usaha peternakan sapi potong di Indonesia sebagian besar adalah penggemukan. Investasi yang bergerak di bidang pembibitan masih sangat sedikit. Hal itu terkait dengan kurangnya insentif ekonomi dalam usaha pembibitan. Pemerintah, kata dia, baru menjalankan fungsi sebagai keeper dan user. "Sehingga jika sewaktu-waktu ada permasalahan di hulu atau di negara asal importir bibit, maka akan menjadi masalah juga di hilirnya," ujar Teguh.rep: maspril aries ed: eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika
