REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) didesak untuk melakukan investigasi terhadap banyaknya masalah buku Kurikulum 2013. Masalah yang dikeluhkan terkait distibusi dan materi buku pelajaran.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Itet Tridjajati Sumarijanto, mengatakan banyaknya masalah itu dikembalikan kepada Mendikbud M Nuh. Perlu diklarifikasi apakah hal itu usulan Mendikbud atau kebutuhan masyarakat pendidikan.
“Ini bukan pertama kali kecolongan, sudah berkali-kali. Tapi apakah pernah dikaji isinya, apakah Pak Menteri mengevaluasi isinya, itu yang pernah kami tanyakan,” ujar Itet sat dihubungi Republika, Rabu (15/10).
Menurutnya, materi buku yang tidak sesuai harus dikaji dan iinvestigasi. Seperti tema pacaran sehat dalam buku Penjaskes Kelas XI SMA. Kemendikbud diminta bertanggung jawab atas materi yang dinilai tidak cocok dan melanggar moral. Dia menilai seharusnya Dewan Buku bisa menyanggah isi materi tersebut.
Sebab, Itet mengaku mendengar adanya percetakan yang memanfaatkan keterlambatan pengadaan dan distribusi buku, sehingga percetakan mencetak dan menjual buku ke sekolah. Itet mempertanyakan apakah kesempatan itu dimanfaatkan untuk memasukkan materi yang tidak sesuai.
“Kalau didiamkan saja, artinya mereka sengaja, dan tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
Selain itu, keterlambatan pengadaan dan distribusi buku juga harus dievaluasi. Sebab, hingga kini masih ada 12 provinsi yang belum menerima buku Kurikulum 2013. Pihaknya meminta Kemendikbud jujur dan tidak membawa ranah pendidikan masuk ke politik.
Itet mengaku pernah meminta buku Kurikulum 2013 ke Kemdikbud namun, ternyata Kemendikbud tidak stok untuk anggota DPR. Dia mempertanyakan keseriusan Kemendikbud dalam menangani kecerdasan anak bangsa.
Pihaknya juga mempertanyakan peran Badan Litbang di Kemendikbud. Litbang diminta mengkaji secara mendalam persoalan-persoalan pendidikan, seperti masalah Kurikulum 2013 dan masalah banyaknya anak putus sekolah.
Di sisi lain, Itet mengaku Fraksi PDIP pernah mengusulkan materi buku bersadarkan kearifan lokal. Menurutnya, buku tidak boleh diseragamkan, karena sesuai sifat bangsa Indonesia yang pluralis.
“Harusnya sudah prihatin dan mencari terobosan-terobosan. Jadi ada keseriusan dari Kemendikbud, karena ini fundamental,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
