Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Rabu, 2 Rajab 1441 / 26 Februari 2020

Ikrar Nusa Bhakti, Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI: Gotong Royong Bangun Bangsa Hilang

Jumat 03 Okt 2014 15:00 WIB

Red:

Menurut Anda, bagaimana proses pemilihan pimpinan DPR?
Tadi malam, masyarakat bisa melihat mana kekuatan hegemoni dan dominan adalah mereka yang katanya mendahulukan musyawarah mufakat. Semalam itu tidak ada kebersamaan. Kegotongroyongan membangun bangsa hilang.

Jadi, kalau selama ini mereka menyatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung bertentangan dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu asas mufakat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih suka dengan voting-voting-an?

Dan, mereka lebih gila dari Orde Baru. Mereka berupaya melakukan sapu bersih alat kelengkapan DPR. Orde Baru masih memberikan ketua komisi ke PPP atau PDI. Tingkah laku politik mereka juga tidak berbeda dibandingkan dengan DPR periode lama. Jadi, tidak ada perubahan antara DPR periode 2009 dan 2014.

republika.co.id/uploads/images/inline/Ikrar_Nusa_Bhakti_Ikrar_Nusa_Bhakti.jpg" alt="" />

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Republika/Wihdan

Bagaimana pendapat Anda mengenai komposisi pimpinan DPR sekarang?
Saya tidak ingin mendahului hukum. Saya menghormati asas praduga tidak bersalah. Tapi, masyarakat mengetahui bahwa di antara mereka, ada nama yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi. Paling tidak, satu atau dua orang.

Komposisi itu terhadap wajah DPR ke depan bagaimana?

Pemilihan pimpinan DPR dulu menunjukkan ada kebersamaan. Kursi pimpinan DPR berdasarkan perolehan suara. Jadi, tidak memandang apakah partai itu oposisi atau tidak.

PDI Perjuangan tetap mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR. PDI Perjuangan juga memiliki wakil di badan anggaran (banggar). Ada juga politikus PDI Perjuangan yang menjadi ketua komisi.

Intinya, apa pun posisi partai mereka juga punya wakil di alat kelengkapan DPR. Sedangkan sekarang ini memberlakukan sistem sapu bersih yang tidak memiliki kebersamaan.

Apakah tidak adanya kebersamaan ini akan menjadi kelemahan DPR mendatang?

Saya tidak bilang ini kelemahan. Kalau melihat komposisi, Koalisi Merah Putih lebih dominan. Posisi mereka 62 persen, sedangkan Koalisi Jokowi-JK hanya 37 persen.

Karena itu, mereka berupaya menunjukkan kalau punya tangan yang kuat. Mereka seolah-olah bilang, 'ayok, kita adu pakai cara apa pun, kami pasti menang'. Mereka lupa. Politik Indonesia tidak seperti ini. Rakyat juga bisa melihat.

Ada harapan kondisi ini bakal berubah?

PPP bukan mustahil bakal bergabung dengan Jokowi-JK, dibandingkan Prabowo-Hatta. Partai yang bakal gundah adalah PPP karena menjadi pelengkap penderita di Koalisi Merah Putih. Mereka tidak mendapatkan satu kursi pimpinan DPR.

Perubahan di PPP bisa terjadi setelah Muktamar pada 23 Oktober mendatang.Lukman punya peluang untuk tetap menjadi menteri agama. rep:ratna puspita ed: andri saubani

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA