Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

PKBL BUMN Harus Lebih Transparan

Rabu 01 Oct 2014 16:00 WIB

Red:

Tahun 2012, sebuah desa penghasil kopi di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, belum  memiliki listrik. Masyarakat setempat harus menghabiskan Rp 80 ribu untuk membeli minyak tanah. Listrik rupanya masih berat dirasakan oleh masyarakat di Desa Pelakat, Semende Darat Ulu, tersebut.

Beruntung, masyarakat dengan dibantu PT Bukit Asam (PT BA) menemukan potensi air yang bisa diolah menjadi pembangkit listrik tenaga air. Dengan semangat gotong royong masyarakat, pembangkit yang dikembangkan ini mampu menghasilkan daya 30 ribu watt dan kini dinikmati oleh 140 kepala keluarga. Masing-masing keluarga mendapatkan 250 watt.

republika.co.id/uploads/images/inline/csr.jpg" alt="" />

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:antara

Dengan berfungsinya pembangkit tersebut, masyarakat kini hanya perlu membayar iuran listrik dengan menyetorkan satu kilogram kopi luwak, komoditas yang menjadi potensi masyarakat kepada koperasi. Oleh koperasi, kopi luwak seharga Rp 18 ribu ini dijual dan menjadi ciri khas penghasilan masyarakat setempat.

Kerja bareng antara masyarakat dan perusahaan menjadi hubungan yang saling menguntungkan atau  simbiosis mutualisme. Keberadaan perusahaan diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mengakses fasilitas umum yang diperlukan.

Direktur SDM dan umum PT BA Maizal Gazali mengatakan, membantu layanan publik bagi masyarakat menjadi program prioritas perusahaan. Berlokasi di Muara Enim, berjarak sekitar 200 km dari Kota Palembang membuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi erat dan saling membutuhkan.

Perseroan berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi dalam bidang agrobisnis, manufaktur, serta perdagangan. Maizal mengatakan, bersama dengan masyarakat, perseroan membentuk sentra industri.

Perusahaan membentuk community development officer (COD) guna membantu bidang industri yang ada. PT BA memberikan pelatihan serta kepastian membeli hasil-hasil industri yang ada. Sebagai perusahaan tambang, perseroan berkewajiban menumbuhkan hutan agar wilayah tidak rusak dan tetap terpelihara pascatambang.

"Kita memerlukan pupuk ribuan ton untuk menanam pohon. Kita dapatkan dari luar. Dengan mendidik dan memberikan pelatihan, kita bisa bantu ciptakan industri," ujarnya.

Mendorong PKBL BUMN/BUMD
Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) didorong untuk terus membantu pelayanan publik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Keberadaan dua lembaga itu dianggap berperan signifikan membantu pemerintah menyediakan fasilitas umum, mulai dari hal pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Kepala Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, berdasarkan pengawasan dan penilaian, sebagian BUMN telah melaksanakan PKBL dengan baik. Namun, beberapa BUMD yang berlokasi di daerah kurang terekspos sehingga peranan dalam membantu pelayanan publik belum begitu terlihat.

BUMN, terutama dengan tingkat pendapatan yang tinggi, menurutnya sudah menjalankan PKBL dengan baik. Namun, PKBL bukan semata-mata masalah anggaran saja. Perlu ada keseriusan sehingga jika laba atau anggaran BUMN berkurang tidak lantas mengurangi penerima manfaat.

Menurut Danang, peranan BUMD perlu terus didorong, baik dalam hal pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan PKBL. Katanya, PKBL sangat berperan dalam layanan publik lantaran perlu adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah, perusahaan, badan usaha, dan masyarakat dalam memberikan layanan. BUMN besar diimbau untuk lebih transparan dalam melakukan PKBL. Di sisi lain, BUMN kecil atau BUMD diimbau untuk semakin meningkatkan partisipasi demi pelayanan publik. "BUMN besar jangan tidak transparan, BUMN yang kecil jangan seadanya, harus ada inovasi untuk pelayanan publik."

Ombudsman bekerja sama dengan The La Tofi School of CSR (LCSR) memberikan apresiasi kepada BUMN dan BUMD untuk mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan PKBL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:wihdan hidayat/Republika

Chairman LCRS La Tofi mengatakan, banyak hal yang sebetulnya sudah dilakukan oleh BUMN dan BUMD untuk membantu pelayanan publik tetapi tidak tercatat. Padahal, PKBL sudah lama menjadi ikon dan tolok ukur dalam kontribusinya terhadap layanan publik. Apalagi, BUMN dan BUMD merupakan perusahaan negara yang kinerja terhadap layanan publik turut diukur sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

"Ada fenomena menarik karena banyak hal yang tercatat. Ada yang bagus ada yang menyimpang, ada yang tersembunyi, ini menjadi salah satu cerminan pelayanan publik di Indonesia," katanya.

La Tofi mengatakan, BUMN dan BUMD tak hanya mencari keuntungan tapi juga harus bisa memberi solusi dari kesejahteraan masyarakat. PKBL diharapkan bisa menjadi suatu perwujudan pilar pembangunan, yaitu pengurangan pengangguran, penduduk miskin, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.rep:dwi murdaningsih  Ed:khoirul azwar

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA