JAKARTA -- Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak ada rencana perubahan nomenklatur Kementerian Agama (Kemenag) dalam postur kabinet mendatang. Selain pertimbangan biaya nomenklatur yang menghabiskan dana miliaran rupiah, undang-undang juga membatasi ada perubahan tersebut.

JK mengatakan, isu Jokowi-JK akan mengganti nama Kemenag menjadi kementerian zakat, haji, dan wakaf diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, Kemenag tidak akan mengalami perubahan apa pun, termasuk nama kementerian. "Kewenangannya pun tidak ada yang berubah. Kalau kami mau mengganti, itu butuh ongkos mahal untuk ganti surat, logo, stempel, dan papan nama," kata JK, kepada Republika, Kamis (17/9).

Jokowi pun telah membantah rumor bahwa dia akan mengubah nama Kemenag. Jokowi justru mengaku bingung adanya pihak-pihak yang melempar isu semacam itu. "Siapa yang bilang? Tidak ada (penggantian nama). Senangnya kok isu seperti itu sih."

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, undang-undang telah menetapkan sejumlah kementerian yang tidak boleh dihapuskan adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama. Dengan adanya ketentuan itu, maka bila Jokowi-JK ingin mengubah Kementerian Agama, harus melalui persetujuan DPR terlebih dahulu.

Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Syam mengaku, pihaknya tidak pernah melakukan pembahasan dengan Tim Transisi terkait rumor penggantian nama Kemenag. Meski demikian, secara pribadi Nur Syam tidak setuju dengan adanya perubahan penggantian nama Kemenag menjadi Kementerian Haji Zakat dan Wakaf. Menurutnya, urusan Kemenag tidak sesederhana sebatas haji wakaf dan zakat. "Karena pendidikan keagamaan semua agama, bimbingan masyarakat itu juga kewenangan Kemenag."

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadiyah, Dahnil Anzar, menyatakan, pihaknya akan melakukan perlawanan jika nama Kemenag diganti. Kemenag, kata dia, merupakan representasi berbagai agama yang ada di Indonesia. "Bila betul Pak Jokowi akan mengganti nama, kami akan melakukan penolakan secara masif," ujarnya, kemarin.

Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid tidak ingin terjebak dalam isu yang belum jelas sumbernya. Ia pun meminta berbagai pihak tidak mengomentari isu itu secara berlebihan. rep:andi mohammad ikhbal/mas alamil huda/c60/halimatus sa'diyah ed: andri saubani

Ikuti Whatsapp Channel Republika