JAKARTA — Kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) pada awal September ini memperlebar ruang disparitas harga dengan elpiji tiga kg. Untuk mencegah penyalahgunaan elpiji tiga kg, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah menerapkan distribusi tertutup bagi elpiji tiga kg.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan historisnya memang distribusi elpiji tiga kg bersifat tertutup, tapi kemudian menjadi tidak jelas. Jadi, ia mengungkapkan, dengan jurang harga makin lebar, kembalikan saja distribusi elpiji tiga kg sebagai produk tertutup. "Kalau terbuka seperti sekarang, hak konsumen elpiji tiga kg makin tergerus," kata Tulus, Ahad (14/9).
Pemerintah, Tulus menambahkan, harus bertanggung jawab mengembalikan distribusi tertutup ini. Selain itu, Pertamina juga harus memperbaiki jalur distribusi elpiji 12 kg sehingga harganya tidak melonjak, jauh di atas harga eceran tertinggi Pertamina.
Distribusi tertutup maksudnya cara penjualan elpiji tiga kg dengan memiliki catatan dan rekam jejak konsumen. Ini mencakup nama, alamat, dan pekerjaan untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan tabung hijau ini.
YLKI menilai disparitas harga antara elpiji 12 kg dan tiga kg berpotensi mengalami penyimpangan karena tidak dibarengi dengan kebijakan distribusi tertutup bagi elpiji tiga kg. Memang, pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM No 26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG yang menjanjikan elpiji tiga kg hanya digunakan konsumen rumah tangga bawah dan usaha mikro yang terdaftar.
Namun, YLKI melihat elpiji tiga kg masih dijual bebas dan penggunaanya tidak terkontrol. Risikonya ketika Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg, konsumen menjadi mudah tergoda untuk beralih menggunakan elpiji 3 kg.
Pascakenaikan harga elpiji 12 kg, Pertamina memastikan ketersediaan pasokan elpiji tetap aman sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan elpiji tabung biru. Selain itu, Pertamina juga terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi elpiji tiga kg agar tidak terjadi migrasi dan penggunaanya tepat sasaran.
Sejak Desember 2013, Pertamina telah mengembangkan sistem monitoring penyaluran elpiji tiga kg (SIMOL3K) dan telah mengimplementasikannya secara bertahap di seluruh Indonesia. Dengan adanya sistem ini, Pertamina dapat memonitor penyaluran elpiji tiga kg hingga level Pangkalan berdasarkan alokasi daerahnya.
Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria mempertanyakan mengapa pemerintah menghentikan program percontohan distribusi elpiji tiga kg. Menurutnya, uji coba yang telah dilakukan Pertamina di delapan kota, yakni di Banyumas, Pemalang, Tegal, Malang, Pekanbaru, Purbalingga, Sumedang, dan Surakarta dapat menginspirasi daerah lain untuk menerapkan program yang sama. rep:elba damhuri ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika