Pemerintah tidak akan membayar penuh kontrak.
JEDDAH -Pelayanan jamaah calon haji (JCH) Indonesia terus ditingkatkan. Pemerintah tak segan-segan melakukan protes jika pelayanan yang diterima oleh jamaah tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Hal itulah yang dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdurrahman Muhammad Fachir. Dubes mengajukan nota protes kepada pengelola pemondokan (majmuah) jamaah calon haji Indonesia yang menempatkan jamaah di pemondokan di luar area Markaziah, Madinah.
Majmuah tersebut akan di minta menanggung biaya transportasi bagi JCH yang ke dan dari Masjid Nabawi saat menjalani shalat Arbain. Ketentuan penempatan seluruh jamaah haji di pemondokan Madinah harus berada dalam area Markaziah dan jarak pemondokan tidak boleh lebih dari 650 meter dari Masjid Nabawi.
"Kita lihat kontrak perjanjian sewa pemondokan, sangat mungkin mereka (majmuah nakal) akan menanggung biaya transportasi untuk jamaah," ujar Fachir kepada Media Center Haji (MCH) Daker Jeddah setelah menggelar rapat khusus soal pemondokan ini di Kantor Teknis Urusan Haji (TUH) KJRI di Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (13/9) siang. Selain Dubes, hadir pula pimpinan PPIH Indonesia di Arab Saudi, Kepala PPIH Daker Jeddah Ahmad Abdullah Yunus, serta sejumlah pejabat di Daker Jeddah.
Fachir menambahkan, dalam kasus ini, para JCH yang berada di pemondokan luar Markaziah akan mendapat tambahan angkutan.
Jika sebelumnya ada tiga unit mobil Coaster (kapasitas 25-28 orang), kini ditambah menjadi enam unit mobil. Biaya transportasi akan dibebankan kepada majmuah. Jamaah calon haji ini juga akan diprioritaskan mendapat katering. `'Tuntutan lain kita adalah tidak membayar penuh kontrak, kanselama ini kontrak juga belum dibayarkan penuh (kepada majmuah),'' ujar Dubes Fachir.
Dalam kasus ini, Dubes memastikan bila kejadian ini adalah kasuistis atau kasus per kasus, bukan tindakan sistematis. Dubes juga menjelaskan bila jamaah calon haji yang ditemui di pemondokan luar area Markaziah bisa memaklumi kondisi tersebut.
"Karena, memang ini di luar kendali kami meski sudah berupaya sesuai kontrak agar jamaah calon haji mendapatkan pemondokan yang layak di area Markaziah," katanya.
Kepada pimpinan PPIH Daker di Jeddah, Makkah, dan Madinah, serta ketua sektor dan kepala tim perlindungan jamaah, Dubes menekankan pentingnya komunikasi antarsemua pihak bila terjadi kejadian serupa.
Sejak kasus ini mencuat, PPIH Daker Madinah menyiasati dengan memberikan bus angkutan tambahan. Angkutan bus itu diutamakan untuk para jamaah tua.
Yang masih muda dipersilakan jalan ke Masjid Nabawi. `'Ada empat sampai lima mobil Coaster, bus kecil berisi 25 kursi ini beroperasi keliling (shuttle bus) selama shalat lima waktu. Saya mohon, jamaah haji yang berusia muda agar mengalah,'' ujar Kepala PPIH Daker Madinah Nasrullah kepada wartawan, di Madinah.
Nasrullah menegaskan, posisi pemondokan di luar Markaziah merupakan kesalahan murni dari majmuah yang ingkar janji (wanprestasi). Mereka mengingkari perjanjian yang sudah disepakati.
`'Kami mohon maaf (kepada jamaah haji) karena ini murni majmuah melakukan wanprestasi,''ujar Nasrullah.
Menurut Nasrullah, jumlah majmuah yang melakukan ingkar janji sebanyak delapan majmuah."Bahkan, ada majmuah yang menyatakan tidak sanggup menyediakan pemondokan menjelang beberapa hari sebelum kedatangan jamaah calon haji ke Madinah.
Namun, kita tidak bersedia menuruti keinginan mereka yang menyediakan pemondokan di luar Markaziah karena kontrak yang ditandatangani harus di dalam Markaziah," katanya.
Selain diantar dengan mobil Coaster tambahan dan mendapat katering lebih awal, Dubes Fachir menambahkan, pihaknya berharap agar jamaah calon haji yang tinggal di pemondokan di luar Mar kaziah supaya mendapat kompensasi lain. Seperti, ditempatkan di pemondokan yang lebih layak di pemondokan di Makkah.
"Semoga jamaah dalam kasus ini akan menempati pemondokan yang lebih layak saat di Makkah,"kata Dubes. rep:Zaky Al Hamzah dari Jeddah, Arab Saudi ed:firkah fansuri
Ikuti Whatsapp Channel Republika
