REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Keterlambatan pendistribusian buku wajib Kurikulum 2013 menyebabkan sekolah harus mengeluarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membeli buku. Bahkan satu sekolah sampai menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membeli buku peminatan ke pihak swasta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Retno Listyarti, mengatakan sejumlah sekolah terpaksa membeli buku dari pihak swasta lantaran buku Kurikulum 2013 dari pemerintah belum terdistribusi. Buku Kurikulum 2013 ada dua jenis yakni buku wajib dan peminatan. Pemerintah hanya menyediakan buku wajib sehingga sekolah harus menyediakan sendiri buku peminatan untuk mendukung pembelajaran.

“Mungkin anak bisa disuruh beli buku di luar. Tapi sekolah kami tidak bisa karena mayoritas menengah ke bawah. Terpaksa kami yang harus menyiapkan dana smpai Rp 199 juta untuk membeli buku peminatan,” kata Retno yang menjabat Kepala di SMAN 76 Cakung, Jakarta Timur tersebut.

Sebelumnya, pihaknya menghabiskan Rp 29 juta untuk membeli buku wajib. Retno mengakui dana BOS dari pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi siswa.  

Besarnya dana yang dikeluarkan lantaran mahalnya buku peminatan yang dicetak pihak swasta. Harganya bisa 10 kai lipat harga buku wajib.

Di sisi lain, sekolah dilarang menjual buku kepada siswa. Sekolah juga dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada orangtua murid. “Kami terpaksa menyiapkan buku atas nama kualitas daripada anak-anak pinjam. Ada sekolah yang mengadakan pungutan untuk fotokopi buku karena bukunya belum datang, ya kalau sekolah yang bayar uang dari mana?” terang Retno.

Selain sekolahnya, ada sekolah swasta yang mendapat dana BOS Rp 19 juta untuk membeli buku Kurikulum 2013. Tapi jumlah yang harus dibayarkan mencapai Rp 24 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika