BALAI KOTA -- Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah dievaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, jika dana yang disiapkan tidak mencukupi, pemprov akan memprioritaskan siswa sekolah swasta yang tidak mampu.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sasaran pemberian KJP juga tidak berlaku bagi siswa yang terdaftar kurang mampu, tapi memiliki telepon genggam. Basuki mengungkapkan, Pemprov DKI sudah memiliki data siapa saja penerima KJP yang langsung membeli telepon genggam setelah menerima dana KJP.
"Jadi, oknum yang korup bukan cuma di pejabat, rakyat juga ada," kata Basuki kepada wartawan, di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/9).
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan, KJP harus diberikan tepat pada sasaran. Untuk itu, pengawasan harus dilakukan agar penerimanya benar-benar siswa yang membutuhkan.
Di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin (8/9), sejumlah warga antre untuk mencairkan dana KJP. "Antre dari siang jam 11 setelah dapat kabar dari teman," kata Harnida, warga yang mengambil dana KJP saat ditemui di Kantor Cabang Bank DKI Walkot Jaktim.
Harnida mengatakan, uangnya akan dibelikan kebutuhan sekolah seperti buku tulis, seragam sekolah, dan ongkos sekolah anak. "Pencairan beberapa bulan lalu sempat tidak ada, ini baru saya ambil sekitar Rp 1,2 juta," katanya.
Pernyataan serupa disampaikan Siti Amanah. Ia mengatakan, uang tersebut rencananya untuk membayar sekolah anaknya yang masih kelas satu sekolah teknik mesin (STM). "Sekolah swasta kan mahal. Makanya, dengan KJP, biaya sekolah agak lebih ringan," kata Siti Amanah.
Ia mengaku, semenjak akhir tahun lalu, dana KJP belum cair hingga biaya sekolah untuk anaknya sempat terganggu. "Alhamdulillah dana KJP sudah cair, bisa bayar kebutuhan sekolah dan nambah uang jajan anak," katanya.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan dana Rp 799 miliar untuk program KJP dan dana yang dicairkan Rp 670 miliar sesuai dengan jumlah peserta program KJP yang jumlahnya 575.670 siswa.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan dana Rp 799 miliar untuk program KJP dan dana yang dicairkan Rp 670 miliar sesuai dengan jumlah peserta program KJP yang jumlahnya 575.670 siswa.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun optimistis masalah program KJP akan rampung pada Oktober 2014. "Harapan saya, Oktober ini masalah KJP sudah diselesaikan semua," kata Lasro Marbun.
Lasro mengatakan, masalah utama pelaksanaan KJP terletak pada basis data siswa yang akan menerima uang tersebut. "Basis data adalah yang paling bermasalah dalam pelaksanaan KJP. Siapa yang paling layak mendapatkan KJP, ternyata kenyataan di lapangan bias," ujar Lasro.
Untuk memperbaiki basis data tersebut, kata Lasro, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah memperbaiki prosedur dan data-data siswa tersebut. Awal penyelenggaraan KJP Disdik DKI menggunakan dua basis data, yakni dari sekolah dan masyarakat.
Namun, untuk pelaksanaan berikutnya, pihaknya hanya menggunakan data dari pihak sekolah dan online. "Jadi, kepala sekolah dan wali kelas yang bertugas menyeleksi siswanya. Tentu sekolah jangan main-main dan mengawasi pelaksanaannya," katanya.
Pengamat pendidikan Arief Rahman berpandangan, program KJP dibuat untuk perubahan yang lebih baik. Namun, ia meminta pemerintah melakukan penelitian dan mempelajari detail pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah.
"KJP program yang bagus, namun ada baiknya pemerintah melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mendalami manfaatnya bagi masyarakat," kata Arief Rahman. rep:c89/antara ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika
