JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengungkapkan, kenaikan tarif solar Rp 1.000 akan menaikkan harga logistik sebesar lima persen. Namun, kenaikan tarif Premium tidak berpengaruh terhadap biaya logistik. Alasannya, bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Ketua ALI Zaldi Masita mengatakan, kenaikan tarif solar akan berdampak langsung terhadap biaya logistik. Dia menegaskan, apabila tarif BBM bersubsidi dinaikkan, biaya logistik juga akan berubah. "Biaya sembako pun jadi ikut naik," kata Zaldi kepada Republika, Ahad (7/9).
Manager Public Relation PT Pos Indonesia Abu Sofyan mengatakan, PT Pos masih belum menentukan kebijakan tarif logistik terkait wacana kenaikan harga BBM. Namun, jika nantinya pemerintah menaikkan harga BBM, perusahaan akan melakukan penyesuaian. "Kita masih wait and see karena belum ada kebijakan pasti mengenai harga BBM," kata Sofyan, Ahad (7/9).
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika harga BBM naik, maka tarif pengiriman PT POS turut mengalami perubahan. Kenaikan tarif biasanya berkisar antara 10-20 persen. Kenaikan tarif, lanjut Sofyan, memperhatikan berbagai aspek agar tidak mengurangi daya saing PT Pos di antara perusahaan pengiriman barang lainnya.
Sofyan menuturkan, kenaikan tarif hanya dikenakan kepada produk-produk bisnis seperti layanan pos ekspres dan pos kilat khusus. Untuk layanan publik seperti pengiriman surat biasa tidak akan mengalami kenaikan. Sofyan mengatakan, sebagai BUMN, kebijakan tarif di lingkup PT Pos juga harus menunggu persetujuan dari DPR. "Pemerintah pasti sudah mengkaji sehingga apa pun keputusannya akan kita ikuti," tambahnya.
Selama ini PT Pos Indonesia membagi layanannya dalam tiga kategori. Ketiga katogori tersebut adalah layanan premium, medium, dan layanan biasa atau publik. Proporsi penggunaan layanan didominasi oleh layanan Premium sebesar 60 persen. Sementara, layanan medium 20 persen dan publik 10 persen. Menurut Sofyan, masyarakat cenderung memilih layanan Premium karena waktu yang diperlukan untuk pengiriman lebih cepat.
PT JNE juga akan menaikkan tarif logistik maksimal 10 persen apabila subsidi BBM dihapus. Akan tetapi, perusahaan jasa pengantaran barang itu mendukung penghapusan BBM bersubsidi. Direktur Pelaksana PT JNE Johari Zein mengatakan, biaya BBM hanya memengaruhi 10 persen roda bisnis JNE. "Apabila dinaikkan, JNE akan berusaha mencari cara agar tidak menaikkan biaya pengiriman," kata Johari.
Menurut Johari, perusahaannya tetap akan memikirkan opsi lain di samping mengerek harga apabila tarif BBM naik. Opsi itu misalnya dengan beralih menggunakan alat transportasi kereta api, menggunakan rute terpendek, dan langkah alternatif lainnya. Dia memperkirakan, apabila BBM bersubsidi dihapus, biaya pengiriman melalui JNE akan naik hingga maksimal 10 persen.
Johari menegaskan tidak ingin membebani pelanggannya dengan kenaikan tarif terlalu besar. Alasannya, kenaikan tarif jasa pengiriman memiliki efek domino, contohnya terhadap bisnis online. Namun, pengusaha bisnis online mengaku tidak terpengaruh dengan kenaikan tarif logistik. Alasannya, biaya logistik ditanggung pembeli.
Pemilik Panda Collection Candra Wahyu Pramono mengatakan, para pelanggan toko online tidak akan berkurang karena kenaikan tarif logistik. Menurutnya, para pelanggan lebih memperhatikan kecepatan pengiriman dan keamanan paket sampai di tujuan." Yang penting, barang sampai tepat waktu dan aman sampai tujuan," kata Candra. rep:aldian wahyu ramadhan/c88 ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
