JAKARTA -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Tim Transisi yang ada saat ini untuk tidak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Menurut SBY, hal ini sudah menjadi kesepakatan antara dirinya dan Jokowi. "Tidak perlulah saling menyalahkan tim beliau mengkritik kebijakan kita. Kita pun jangan menyalahkan rencana presiden terpilih dan timnya," kata SBY saat mem buka sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (5/9).
Di hadapan para menterinya, SBY menyatakan sisa masa pemerintahan yang tinggal enam pekan lagi, akan dimanfaatkan untuk menuntaskan tugas-tugas pemerintahan. Meski tinggal enam pekan, SBY mengingatkan para menteri untuk bisa memanfaatkan sisa masa bakti dengan sebaikbaiknya sekaligus bisa membantu proses transisi di bawah koordinasi menteri sekretaris kabinet.
"Poin saya adalah, masa transisi, konsultasi, dan komunikasi, tidak boleh saling menyalah-nyalahkan kebijakan masing-masing.Kalau kita ya yang sedang kita jalankan, kalau Pak Jokowi yang akan dilakukan," kata SBY.
SBY juga meminta masa transisi tidak dimaknai sebagai pemerintahan bersama. Menurut SBY, pemerintahan beserta Kabinet Indonesia Bersatu II merupakan hasil Pemilihan Umum Presiden 2009. Setelah Jokowi mengucapkan sumpah jabatan pada 20Oktober 2014, maka berakhir pula tugas maupun wewenangnya sebagai presiden.
Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengaku mendapat laporan dari sejumlah menteri. Isinya berupa permintaan dari Tim Transisi Jokowi untuk membahas sejumlah aspek. "Saya bilang, kalau membahas yang masih menjadi tanggung jawab saya, itu tidak tepat," ujar SBY.
Menurut Presiden, pembicaraan terkait transisi dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disepakati pascapertemuan antara dirinya dan Jokowi di Bali, beberapa waktu lalu.Misalnya, Tim Transisi Jokowi-JK ingin membicarakan masalah ekonomi, dapat menemui menko perekonomian.Setelah itu, menko akan menunjuk menteri-menteri terkait sesuai bidangnya.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam, lewat akun twitter-nya sempat mengkritik Tim Transisi Jokowi-JK. Dipopun kemudian menerbitkan surat edaran kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk menertibkan koordinasi antara Tim Transisi dan kemen terian. "Ada anggota Tim Transisi "kegesitan", datangi beberapa menteri, eselon satu, dan dirut BUMN. Ada aturannya, bukan kewajiban pemerintah."
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, menga takan, pihaknya belum melakukan interaksi dengan para menteri dan jajaran lembaga manapun sebab masih menyesuaikan jadwal dengan tiga menko. Adanya surat edaran dari Sekertaris Kabinet Dipo Alam dinilai sebagai langkah positif.
"Memang harus ada kejelasan agar tidak ada oknum yang berinteraksi mengatasnamakan rumah transisi. Intinya, kami sendiri belum melakukan pertemuan dengan pihak manapun. Pekan depan baru dapat agenda bersama Menko Pol hukam Djoko Suyanto,"kata Andi, Jumat (5/9).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan agar Tim Transisi Jokowi-JK menemui menteri koordinator terlebih dahulu sebelum berkoordinasi secara teknis di kementerian lainnya. Namun, ia menegaskan, hubungan pemerintahan SBY dengan tim tersebut masih baik-baik saja.
Dia mengatakan, tidak ada penolakan dari Sekertaris Kabinet Dipo Alam atas komuni kasi Tim Transisi dengan pemerintah. Hanya saja, sesuai arahan Presiden SBY, kelompok kerja yang dikepalai Rini Soemarno itu seharusnya bertemu terlebih dahulu dengan tiga menko dan mensesneg.
"Tidak ditolak, mereka terbitkan surat edaran karena memang arahan Presiden SBY seperti itu. Sekarang komunikasi dengan menko segera berlangsung, hubungannya baik, tidak ada masalah." rep:muhammad iqbal, andi mohammad ikhbal ed:andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
