JAKARTA - Menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan posisi strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian di dalam negeri. Dua posisi itu juga dianggap rentan terhadap intervensi asing.
Dalam wawancara dengan Republika, Rabu (3/9), Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kedua posisi tersebut diisi oleh orang-orang berdaulat. "Kita harus berdaulat. Menteri keuangan harus ngerti kecintaan dia terhada Tanah Air seperti apa," katanya.
Anggota Komisi Keuangan Fraksi PDI-P yang juga anggota tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Arif Budimanta, mengatakan, Kamis (4/9), posisi menteri keuangan dan gubernur BI ke depan haruslah sosok yang memahami ideologi kebangsaan Indonesia.
Sosok yang dicari adalah mereka yang membela kepentingan rakyat dan memiliki rekam jejak yang bersih. "Seluruh instrumen kebijakan fiskal dan moneter harus ditransmisikan untuk kepentingan rakyat," kata Arif kepada Republika, kemarin.
Kedua posisi strategis tersebut harus mampu membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih kuat menahan dinamika global. Meski demikian, bukan berarti menteri keuangan dan gubernur BI pada era pemerintahan sebelumnya tidak cukup baik.
Namun, melihat yang terjadi selama ini, Indonesia belum sekuat negara-negara lainnya dalam menahan gejolak ekonomi global. "Buktinya ekonomi kita tumbuh tapi masih banyak masalah keadilan dan kesenjangan kesejahteraan," tambahnya.
Menurut Arif, Jokowi tak mempermasalahkan apakah kandidat kedua posisi itu berasal dalam partai atau luar partai. Tapi yang paling penting, kata Arif, sosok itu haruslah seseorang profesional.
Senada dengan Arif, Iman Sugema dari Megawati Institute mengatakan, menteri keuangan harus paham visi dan misi Jokowi-JK. "Fungsi menkeu adalah membantu presiden. Untuk memberikan bantuan yang tepat ia harus paham arah kebijakan presiden Jokowi," katanya.
Menteri keuangan memiliki tanggung jawab cukup besar dalam pengelolaan anggaran dan belanja negara. Salah satu tugas yang kerap menjadi sorotan yakni soal pengelolaan utang. Kebijakan proutang dinilai hanya akan membuat negara Indonesia menjadi ketergantungan dan sulit terlepas dari intervensi asing. Begitu pula soal regulasi yang memudahkan investor asing, seperti kemudahan pajak, merupakan tanggung jawab yang diemban menteri keuangan. Kepada Republika, Jokowi menegaskan tak masalah dengan investor asing. Tapi, jangan sampai mereka untung secara berlebihan dan tak memberi kontribusi nyata bagi dalam negeri.
Ekonom Indef, Eko Listiyanto, mengatakan, pada era globalisasi seperti saat ini, pemerintah tak dapat antiasing. "Kita harus rasional dan melihat situasi. Beda dengan zaman Sukarno. Sekarang kita tak bisa usir asing," ujar Eko, Kamis (4/9).
Nasionalis, menurutnya, tidak berarti antiasing. Nasionalis dapat juga berarti melindungi rakyat agar sejahtera dengan membuat kebijakan yang mampu menjaga stabilisasi ekonomi agar tidak mudah goyang.
Ia menilai, menkeu dan gubernur BI dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga nasionalis, tetapi kebijakannya memang arah pasar. Arah kebijakan mereka adalah meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan cara membangun sektor ekonomi padat modal. Hal tersebut berdampak pada peningkatan gini rasio atau kesenjangan. "Kelas menengah ke atas, pendapatannya tumbuh lebih cepat. Itu berarti yang menikmati keuntungan itu masyarakat menengah ke atas. Ke depan harus diubah," ujarnya.
Kebijakan tersebut, menurutnya, juga membuat PDB Indonesia mudah goyah. Ia menilai, ke depannya pemerintah harus membangun ekonomi dengan melibatkan rakyat dan industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Rakyat harus dilibatkan dalam prekonomian, seperti di Jepang. Yang kecil-kecil menyatu jadi mereka lebih kuat. Pelaku ekonomi merata. Semua ikut aktif," ujarnya.
Sementara Tim Transisi Jokowi-JK mengusulkan adanya tiga kriteria untuk pejabat utama di kabinet pemerintahan mendatang. Ketiganya, yakni memiliki kompetensi, integritas, dan ideologis untuk memastikan calon tersebut layak terpilih pada jajaran tersebut.
Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto mengatakan, pihaknya sedang membahas kriteria menteri untuk Jokowi-JK. Dari hasil diskusi tersebut, tiga kriteria yang diajukan itu menjadi tolak ukur yang membedakan kabinet mendatang dengan sebelumnya. "Ketiga kriteria itu pembeda kabinet Jokowi-JK dengan pemerintahan sebelumnya," kata Andi di Rumah Transisi, Kamis (4/9). rep:c88/satya festiani/andi mohammad ikhbal ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
