BANGKOK – Thailand membentuk tim perundingan damai pada akhir pekan ini. Rencana ini diungkapkan National Council for Peace and Order (NCPO), Rabu (3/9). Dewan ini merupakan pemegang pemerintahan pasca kudeta militer pada 22 Mei 2014 lalu.
Sekjen NCPO Udomdet Sitatbutr mengatakan, tim akan berbicara dengan kelompok perlawanan di Thailand selatan. Pembicaraan tetap dimediasi oleh Malaysia. Ia ingin konflik di selatan yang telah menyebabkan kematian ribuan orang berakhir.
Selama ini, kelompok perlawanan Muslim berbasis di Provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat. Tiga provinsi ini dikenal dengan sebutan Deep South. ‘’Kami ingin ada kemajuan dalam perundingan dengan mereka,’’ kata Udomdet.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang memilih anggota tim. Mereka terdiri atas tentara, pengacara, dan akademisi. Menurut Udomdet, Malaysia telah menentukan kelompok yang tepat untuk melakukan perundingan damai.
‘’Mereka tahu kelompok yang berada di balik munculnya masalah di selatan dan bersedia berbicara dengan kami,’’ ujar Udomdet. Ia meyakini perundingan damai akan membuahkan hasil memuaskan dengan berakhirnya konflik di selatan.
Thailand dianggap bersikap diskriminatif terhadap tiga provinsi Muslim di wilayah selatan. Ini berlangsung selama beberapa dekade. Puncaknya terjadi perlawanan pada 2004 dan direspons dengan kekerasan.
Menurut Deep South Watch, lebih dari 6 ribu orang tewas sejak terjadi konflik antara wilayah selatan dengan pemerintah pusat. Beberapa kali pergantian pemerintahan, belum mampu mengatasi pergolakan di Pattani, Yala, dan Narathiwat.
Hingga akhirnya didorong adanya perundingan damai. Sejumlah organisasi pembela HAM mendesak agar itu terwujud. Pada 2013, perundingan antara Pemrintah Thailand dengan kelompok perlawanan di selatan dimulai.
Namun beberapa pihak merasa pesimistis. Mereka menilai pemerintah salah karena berbicara dengan pihak yang salah. Pembicaraan akhirnya mandek hingga berbulan-bulan hingga pemerintahan sipil, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra diguncang aksi massa tahun lalu.
Pengadilan memerintahkan Yingluck untuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri pada 7 Mei. Militer kemudian melakukan kudeta menjatuhkan Yingluck pada 22 Mei 2014. reuters ed:ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
