JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan penataan ulang arsitektur pemerintahan. Salah satu di antaranya dengan membentuk kementerian percepatan pembangunan Papua.
''Kami merasa dananya pun cukup sebab Papua punya dana otonomi khusus sampai Rp 8 triliun per tahun. Dana ini jauh lebih besar daripada, misalnya, Kemenakertrans yang hanya punya dana Rp 4,7 triliun, Kemenpera sebesar Rp 7,2 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 800 miliar, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sebesar Rp 1,2 triliun. Jadi logis bila ada menteri khusus untuk pembangunan Papua,'' kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Jafar di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9).
Marwan menegaskan, pembangunan di Papua memang harus ditangani dan diurus oleh seorang menteri yang khusus. Apalagi, lanjutnya, setelah melihat kenyataan yang masih terjadi sampai sekarang di mana terasa pembangunan Papua seperti mengalami ketidaklancaran. "Dana hingga Rp 8 triliun per tahun seperti tak berbekas. Nah, karena dana ini sudah jauh lebih besar dari kementerian yang lain, harus ada 'menteri khusus' untuk mengamankan agar dana Otsus Papua tak bocor terus-menerus. Ke depan, kebocoran dana ini harus dapat dihindari,'' ujarnya.
Namun, Marwan mengakui, meski mengusulkan agar ada menteri khusus pembangunan Papua dalam kabinet mendatang, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada presiden terpilih Jokowi. Menurut dia, PKB hanya ikut setuju. ''Memang kami punya banyak kader potensial. Tapi, kalau soal nama, kita serahkan kepada presiden terpilih sebagai pemegang mandat,'' katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan posisi kementerian pembangunan Papua ini akan bertindihan dengan Kementerian PDT, Marwan mengatakan bisa saja nantinya Kementerian PDT digabung dengan Kemenakertrans. ''Yang pasti, bila kementerian Papua nanti ada, diharapkan berbagai masalah yang muncul di Papua bisa dapat dituntaskan. Papua memang butuh perhatian khusus,'' tegas Marwan.
Sebelumnya, dalam Muktamar PKB di Surabaya, akhir pekan lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan menyerahkan sepenuhnya soal komposisi kabinet mendatang kepada Jokowi. Menurutnya, soal menteri itu hak preogratif presiden. rep:muhammad subarkah ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
