REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tujuh menteri diminta mundur seiring akan dilantiknya mereka sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Dikhawatirkan, pengunduran diri mereka menggangu program transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Muncul saran dan masukan kepada Tim transisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK) agar mengkaji ulang penunjukan menteri dari partai politik. Hal ini agar kejadian menteri mundur di akhir jabatan karena memilih dilantik sebagai Anggota DPR RI tak terulang.
Namun Tim Transisi Jokowi-JK menegaskan, sejauh ini opsi penunjukan posisi menteri masih mutlak ada di tangan polisiti PDI P dan Golkar itu. Tim Transisi hanya memberikan masukan nyata dari segi pengalihan pemerintahan SBY-Boediono ke Jokowi-JK.
"Kalau soal itu, arahan kami bisa minta dari Presiden dan Wapres, seperti tadi, kami minta arahan kepada Pak Boediono untuk dibukakan komunikasi yang efektif dengan seluruh kementerian," ujar Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini M Soemarno usai memimpin pertemuan dengan Boediono di Istana Wapres Jakarta Selasa (2/9).
Rini mengatakan, yang terpenting menteri dengan posisi sentral di Kabinet SBY-Boediono yakni Kemenko tidak ditinggalkan oleh pejabatnya. Sebab, para Menko merupakan pelaksana-pelaksana teknis yang mengetahui benar jalannya pemerintahan beberapa tahun belakangan ini.
Dari Menko-menko yang ada, tim transisi dapat meminta saran dan informasi mengenai mana program yang nantinya bisa diteruskan oleh Kabinet Jokowi-JK.
Masukan-masukan strategis itu, kata Rini, terus mereka buru dan tampung. Untuk kemudian, dibahas mendalam bersama Jokowi-JK sebelum penyusunan formasi kabinet anyar yang berisikan menteri-menteri erpilih.
Dia menambahkan, dari kelompok kerja yang Wapres milikipun, informasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan tim transisi mampu didapatkan. Melalui para deputi Wapres di kelompok kerja itu, dapat diketahui mana program yang paling dapat menjadi perhatian.
"Dari deputi-deputinya pak Wapres itu, kami membuka informasi. Misalnya tadi Pak Wapres memberikan pintu akses kami ke BNP2K untuk mendapatkan data-data dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan," ujarnya.
Dia menegaskan, tim transisi akan terus getol menjaga komunikasi denga seluruh jaringan yang berada langsung di bawah Presiden dan Wapres. Sehingga, program-program kerakyatan dapat ditampung untuk kemudian didiskusikan bersama oleh internal Tim Transisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
